Eliminir Konflik di Bima, Pemerintah Jangan Buat Jarak Dengan Warga
Samada Pos, Kabupaten Bima – Bima identik dengan konflik seperti perang antar kampung, tawuran antar kelompok warga. Bahkan tidak heran Bima dicap dan dilabeli daerah zona merah. Hal itu membuat tokoh nasional berdarah Bima, Hamdan Zoelva angkat bicara.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)
ini menyarankan kepada pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Bima, agar membuat
perencanaan yang matang untuk mengeliminir masalah konflik sosial seperti
perang antar kampung dan tawuran yang melekat di Bima.
“Harus turun secara terus menerus dan
konsisten melakukan program turun ke masyarakat. Bicara dari hati ke hati
dengan masyarakat,” ucapnya menjawab wartawan usai saat menghadiri upacara
peringati hari jadi Bima yang ke-376 di halaman bangunan persiapan kantor
Bupati Bima di desa Godo kecamatan Woha kabupaten Bima.
Hamdan mengatakan, pemerintah (Kepala
Daerah) jangan membuat jarak dengan masyarakat. Jangan sampai menjadi penguasa,
namun pemerintah harus menjadi pembimbing bagi masyarakat.
“Kalau pendekatannya bagus, tidak akan
ada masalah apa-apa di Bima. Yakin saya,”
katanya.
Dia berpendapat, selama ini antara
masyarakat dengan pemerintah terjadi miskomunikasi dalam menyelesaikan masalah.
Seperti saat terjadinya perang atau konflik, pemerintah daerah hanya
mengandalkan aparat keamanan.
“Saya kira hal itu tidak akan cukup.
Pemerintah harus proaktif dalam menengahi masalah ditingkat ke bawah, melakukan
pendekatan dengan masyarakat,” terangnya.
Dijelaskan, mengatasi persoalan
konflik negara harus hadir dalam menengahi masalah. Agar masyarakat tidak
antipati kepada penegak hukum yang dapat berakibat pada
munculnya ketidakpatuhan sosial.
“Inilah yang menjadi fungsi terpenting
hukum itu. Sebab pelanggaran hukum akan mengganggu ketertiban sosial,”
jelasnya.
Selain itu, agar mampu menegakkan
hukum secara optimal maka kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat
keamanan sangat diperlukan. Koordinasi dengan aparat keamanan sangat
penting, sebab melalui komunikasi yang baik, persoalan pelanggaran hukum
dapat diselesaikan secara baik.
“Saya kira ini adalah jawaban atas
keresahan tentang Bima yang saat ini menjadi sorotan, yang kerap perang
antar kampung,” Jelasnya.
Hamhdan berharap, kedepannya Bima
tidak ada berita tentang konflik atau perang antar kampung di TV. Sembari
menambahkan dalam menyelesaikan masalah diperlukan kebersamaan semua
pihak.
“Kita berharap jangan sampai ada warga
bima yang keluar TV lagi,” pungkasnya.(SP.02)
Post a Comment