Eliminir Konflik di Bima, Pemerintah Jangan Buat Jarak Dengan Warga
Kabupaten Bima,
samadapos.com – Bima
identik dengan konflik seperti perang antar kampung, tawuran antar kelompok
warga. Bahkan tidak heran Bima dicap dan dilabeli daerah zona merah. Hal itu
membuat tokoh nasional berdarah Bima, Hamdan Zoelva angkat bicara.
Mantan
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyarankan kepada pemerintah daerah Kota
dan Kabupaten Bima, agar membuat perencanaan yang matang untuk mengeliminir
masalah konflik sosial seperti perang antar kampung dan tawuran yang melekat di
Bima.
“Harus
turun secara terus menerus dan konsisten melakukan program turun ke masyarakat.
Bicara dari hati ke hati dengan masyarakat,” ucapnya menjawab wartawan usai
saat menghadiri upacara peringati hari jadi Bima yang ke-376 di halaman
bangunan persiapan kantor Bupati Bima di desa Godo kecamatan Woha kabupaten
Bima.
Hamdan
mengatakan, pemerintah (Kepala Daerah) jangan membuat jarak dengan masyarakat.
Jangan sampai menjadi penguasa, namun pemerintah harus menjadi pembimbing bagi
masyarakat.
“Kalau
pendekatannya bagus, tidak akan ada masalah apa-apa di Bima. Yakin saya,” katanya.
Dia
berpendapat, selama ini antara masyarakat dengan pemerintah terjadi
miskomunikasi dalam menyelesaikan masalah. Seperti saat terjadinya perang atau
konflik, pemerintah daerah hanya mengandalkan aparat keamanan.
“Saya
kira hal itu tidak akan cukup. Pemerintah harus proaktif dalam menengahi
masalah ditingkat ke bawah, melakukan pendekatan dengan masyarakat,” terangnya.
Dijelaskan,
mengatasi persoalan konflik negara harus hadir dalam menengahi masalah. Agar
masyarakat tidak antipati kepada penegak hukum yang dapat berakibat pada
munculnya ketidakpatuhan sosial.
“Inilah
yang menjadi fungsi terpenting hukum itu. Sebab pelanggaran hukum akan
mengganggu ketertiban sosial,” jelasnya.
Selain
itu, agar mampu menegakkan hukum secara optimal maka kerjasama antara
pemerintah daerah dan aparat keamanan sangat diperlukan. Koordinasi dengan
aparat keamanan sangat penting, sebab melalui komunikasi yang
baik, persoalan pelanggaran hukum dapat diselesaikan secara baik.
“Saya
kira ini adalah jawaban atas keresahan tentang Bima yang saat ini
menjadi sorotan, yang kerap perang antar kampung,” Jelasnya.
Hamhdan
berharap, kedepannya Bima tidak ada berita tentang konflik atau perang antar
kampung di TV. Sembari menambahkan dalam menyelesaikan masalah diperlukan
kebersamaan semua pihak.
“Kita
berharap jangan sampai ada warga bima yang keluar TV lagi,” pungkasnya.(SP.02)
Post a Comment