Ketua KI NTB: Kabupaten Bima Contoh Terbaik Pelayanan Informasi Publik
Samada Pos, Kabupaten Bima - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt yang didampingi lima orang anggota komisioner melakukan kunjungan kerja di 5 kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa. Rombongan KI Rabu (27/7) melakukan tatap muka dengan Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M Noer di ruang kerja Wakil Bupati.
Ketua Komisi Informasi mengatakan, “dari seluruh kabupaten/kota di NTB,
Kabupaten Bima merupakan salah satu contoh terbaik dalam pelayanan keterbukaan
informasi publik sesuai dengan amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.
Kabupaten Bima merupakan “Sang Juara” dalam pelayanan informasi publik dan
hal ini terbukti dengan perolehan nilai yang nyaris sempurna dibanding dengan
daerah daerah lainnya yaitu 97 dan ini melampaui target nasional.
Dalam tiga tahun terakhir, PPID Kabupaten
Bima selalu masuk kategori 3 besar pada setiap perlombaan yang dilaksanakan di
tingkat provinsi. “Itulah sebabnya kata Ajeng, kunjungan di Kabupaten
Bima memiliki arti penting untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan informasi
di daerah ini.
Ditambahkan Ajeng, “salah satu indikator
penting pelayanan informasi publik adalah bahwa sampai saat ini tidak ada
satupun sengketa informasi dari Kabupaten Bima yang masuk ke meja Komisi
Informasi Provinsi yang juga bertindak sebagai hakim Ad-hoc sengketa
informasi.
Pada kesempatan tersebut Wabup didampingi
Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Drs. H. Muzakkir M.Sc,
kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indrajaya, Kadis Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Bima Zunaidin, Sos, MM dan Kepala BPMDes Kabupaten
Bima Abdul Wahab Usman SH, M.Si dan para kepala bidang Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama kabupaten Bima.
Dengan komunikasi yang terbangun secara
intensif dan hubungan kerja yang baik antara Komisi Informasi NTB dengan PPID
kabupaten Bima, telah melahirkan sejumlah inovasi pelayanan informasi
publik yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di NTB. Ketua KI
menandaskan, sejalan dengan program kerja Komisi informasi tahun 2016,
dirinya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi “pembentukan
desa benderang informasi”.
Ajeng menjelaskan, Komisi Informasi
Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja perdana yang mencakup seluruh
kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, “ditujukan untuk memperkuat implementasi
keterbukaan informasi publik di NTB. Di samping itu, pada kunjungan kerja di
pemerintah Kabupaten Bima adalah menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman
(MoU) antara Kementerian Desa dan Transmigrasi RI dengan Komisi Informasi Pusat
RI. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan hasil pertemuan Komisi
Informasi NTB dengan Wakil Gubernur terkait Perencanaan Desa Benderang
Informasi Publik sebagai ikhtiar implementasi keterbukaan informasi publik di
tingkat desa.
Sebagai tindak lanjut program ini, Komisi
Informasi akan memfasilitasi pelatihan bagi Pejabat Pengelola informasi
dan Dokumentasi di Desa dengan mengundang 191 kepala desa agar mendapatkan
pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola informasi publik di Desa. Hal ini
penting kata Ajeng, “mengingat dinamika keingintahuan masyarakat untuk
mengakses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan dana desa dan pemerintah
desa cukup tinggi sehingga pelatihan itu nantinya akan memberikan pemahaman
berkaitan dengan pelayanan informasi di tingkat desa.
Menanggapi harapan KI NTB, Wabup
mengharapkan dukungan informasi aktual bagi pemerintah daerah. “Pemerintah
daerah berharap kepemimpinan Wanita di Komisi Informasi NTB membawa kesejukan
danAlhamdulillah Kabupaten Bima sudah mendapatkan predikat
pengelolaan keuangandaerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mampu
mempertahankan prestasi ini, Aparatur Sipil Negara harus memiliki kemampuan dan
motivasi yang tinggi serta mau bekerja. Oleh karena itu dirinya berharap agar
sinergi dengan Komisi informasi sebelumnya terus berkelanjutan dan ditingkatkan
.
Tantangan ke depan adalah tidak boleh ada
temuan pengelolaan keuangan dan intinya kata Dahlan, “diperlukan
komunikasi yang baik agar semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik”.
Katanya.(SP.01)
Post a Comment