Header Ads

Ketua KI NTB: Kabupaten Bima Contoh Terbaik Pelayanan Informasi Publik



Samada Pos, Kabupaten Bima - Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Ajeng Roslinda Motimori, S.Pt yang didampingi lima orang anggota komisioner melakukan kunjungan kerja di 5 kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa. Rombongan  KI Rabu (27/7) melakukan tatap muka dengan Wakil Bupati Bima Drs. Dahlan M Noer di ruang kerja Wakil Bupati.
         
Ketua Komisi Informasi mengatakan, “dari seluruh kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Bima merupakan salah satu contoh terbaik dalam pelayanan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
           
Kabupaten Bima merupakan “Sang Juara” dalam pelayanan informasi publik dan hal ini terbukti dengan perolehan nilai yang nyaris sempurna dibanding dengan daerah daerah lainnya yaitu 97 dan ini melampaui target nasional.

Dalam tiga tahun terakhir, PPID Kabupaten Bima selalu masuk kategori 3 besar pada setiap perlombaan yang dilaksanakan di tingkat provinsi. “Itulah sebabnya kata Ajeng,  kunjungan di Kabupaten Bima memiliki arti penting untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan informasi di daerah ini.

Ditambahkan Ajeng, “salah satu indikator penting pelayanan informasi publik adalah bahwa sampai saat ini tidak ada satupun sengketa informasi dari Kabupaten Bima yang masuk ke meja Komisi Informasi Provinsi yang juga bertindak sebagai hakim Ad-hoc sengketa  informasi.

Pada kesempatan tersebut Wabup didampingi Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Drs. H. Muzakkir M.Sc, kepala Bappeda Kabupaten Bima Ir. Indrajaya, Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bima Zunaidin, Sos, MM dan  Kepala BPMDes Kabupaten Bima  Abdul Wahab Usman SH, M.Si dan para kepala bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama kabupaten Bima. 

Dengan komunikasi yang terbangun secara intensif dan hubungan kerja yang baik antara Komisi Informasi NTB dengan PPID kabupaten Bima,  telah melahirkan sejumlah inovasi pelayanan informasi publik yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di NTB. Ketua KI  menandaskan, sejalan dengan program kerja Komisi informasi tahun 2016, dirinya akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan fasilitasi “pembentukan desa benderang informasi”.

Ajeng menjelaskan, Komisi Informasi Provinsi NTB  melakukan kunjungan kerja perdana yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Pulau Sumbawa, “ditujukan untuk memperkuat implementasi keterbukaan informasi publik di NTB. Di samping itu, pada kunjungan kerja di pemerintah Kabupaten Bima adalah menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Desa dan Transmigrasi RI dengan Komisi Informasi Pusat RI. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan hasil pertemuan Komisi Informasi NTB dengan Wakil Gubernur terkait Perencanaan Desa Benderang Informasi Publik sebagai ikhtiar implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat desa.

Sebagai tindak lanjut program ini, Komisi Informasi  akan memfasilitasi pelatihan bagi Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi di Desa dengan mengundang 191 kepala desa agar mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai tata kelola informasi publik di Desa. Hal ini penting kata Ajeng, “mengingat dinamika keingintahuan masyarakat untuk mengakses informasi berkaitan dengan penyelenggaraan dana desa dan pemerintah desa cukup tinggi sehingga pelatihan itu nantinya akan memberikan pemahaman berkaitan dengan pelayanan informasi di tingkat desa.

Menanggapi harapan KI NTB, Wabup mengharapkan dukungan informasi aktual bagi pemerintah daerah. “Pemerintah daerah berharap kepemimpinan Wanita di Komisi Informasi NTB membawa kesejukan danAlhamdulillah Kabupaten Bima sudah mendapatkan predikat pengelolaan keuangandaerah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk mampu mempertahankan prestasi ini, Aparatur Sipil Negara harus memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi serta mau bekerja. Oleh karena itu dirinya berharap agar sinergi dengan Komisi informasi sebelumnya terus berkelanjutan dan ditingkatkan .


Tantangan ke depan adalah tidak boleh ada temuan pengelolaan keuangan dan  intinya kata Dahlan, “diperlukan komunikasi yang baik agar semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik”. Katanya.(SP.01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.