Wakil Walikota Tegaskan Bima Bukan Sarang Teroris

Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin SE.

Samada Pos, Kota Bima – Wakil Walikota (Wawali) Bima, H. Arahman H. Abidin SE menegaskan bahwa Bima bukan sarang tumbuhnya paham terorisme ataupun radikalisme. Bahkan dicap sebagai daerah zona merah yang melekat hingga saat ini.

Menurutnya Bima aman dan damai, terbukti pada saat digelarnya deklarasi anti terorisme dan radikalisme di lapangan Serasuba Kota Bima, belum lama ini. Dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah, pelajar dan seluruh masyarakat Kota Bima, tidak ada perasaan diteror ataupun rasa takut.

“Tidak ada Bima sarang teroris, semua masyarakat menolak aksi terorisme dan radikalisme. Untuk itu saya tegaskan Bima damai. Bima aman dan tidak pernah ada aksi pemboman,” ucap Wawali menjawab wartawan, Senin (26/7).

Dia menjelaskan, deklarasi tersebut merupakan wujud ataupun sikap semua unsur dan elemen di Bima untuk menunjukan secara nasional bahwa Bima aman. Bukan daerah zona merah, menngingat deklarasi itu pertama kali digelar di Indonesia.

“Kita ingin tunjukkan dimata nasional, jika Bima bukan zona merah. Lagipula hingga saat ini saya pun belum tahu siapa yang mulai menyebutkan Bima sebagai daerah zona merah,” jelasnya.

Wawali mengaku, menghilangkan image Bima yang zona merah. Diperlukan kerjasama semua pihak dengan menggelar deklarasi secara bersama. Hal itu tidak bisa disuarakan oleh satu atau dua orang, karena justru tidak akan didengar.

“Bagaimana agar didengar secara luas. Ya dengan mendeklarasi secara bersama menolak Bima sebagai daerah zona merah dan sarang teroris,” akunya.

Untuk mendeteksi secara dini pemahaman tersebut. Pihaknya akan membentuk kelompok masyarakat mulai ditingkat rt/rw hingga Kelurahan serta menambah tunjangan (insentif) ketua rt dan rw dalam rangka meningkatkan kinerja untuk turun mengawasi dan mengawal warganya selama 24 jam.

“Mengurai masalah ini, dibutuhkan kerjasama semua pihak dengan kolektif dan komitmen yang tinggi,”  tuturnya.

Selain itu, dia juga telah memerintahkan tim anggaran daerah untuk mengalokasikan bantuan anggaran pemberdayaan masyarakat. Bagi warga yang berada diwilayah yang terindentivikasi menganut paham radikal.

“Kalaupun para kelompok ini tidak menerima bantuan dari pemerintah. Kami akan menggandeng kelompok-kelompok organisasi keagamaan untuk memberikan bantuan ini,” tuturnya.

Wawali tidak mempermasalahkan soal rencana DPR RI yang akan menjadikan Bima,  sebagai salahsatu daerah sampel dalam rancangan undang-undang (RUU) tentang terorisme, yang saat ini tengah digodok di tingkat parlemen.

“Sah-sah saja, karena selain Bima. Daerah Poso dan Solo yang juga dijadikan sampel. Karena daerah ini memang ada yang terduga bahkan tertangkap karena diduga terlibat aksi teroris,” teranngya.

Dia berpendapat, justru hal tersebut akan membawa pengaruh positif bagi Bima. Karena anggota DPR RI ini akan menanyakan dan mendengar keluhan atau suara masyarakat secara langsung.

“Dijadikan sampel bukan berarti Bima zona merah,” pungkasnya.(SP.02)