Dewan Sesalkan Sekolah di Kota Bima Belum Terapkan Kurikulum 2013

Gambar Ilustrasi

Kota Bima, SamadaPos.com – Ketua Komisi I DPRD Kota Bima, Anwar Arman SE menyesalkan masih banyaknya sekolah di Kota Bima yang belum menerapkan Kurikulum 2013 (Kurtilas) yang menjadi acuan kurikulum secara nasional tahun 2016 ini.

Politisi PKS ini juga menyayangkan tidak efektifnya kurtilas ini lantaran minimnya guru di daerah setempat yang tidak memiliki kompetensi. Dinas terkait harus bertanggungjawab adanya hal itu dengan masiv mengimplementasikan kurtilas ini, terutama meningkatkan kualitas dan SDM guru.

“Dikpora harus menyikapi dengan serius permasalahan ini sehingga penerapan Kurtilas bisa berjalan efektif,”ucapnya kepada wartawan, Selasa (9/8) lalu.

Dikatakan, jika penerapan kurtilas ini menjadi kurikulum acuan nasional. Dinas terkait tidak boleh pilih kasih dan menerapkan disekolah-sekolah tertentu atau favorit. Semua sekolah yang ada tanpa terkecuali harus menerapkan ini.

“Kalaupun para gurunya belum memiliki kualitas dan SDM (kompetensi) yang memadai harus dikirim untuk mengikuti pelatihan dan didikan (Diklat) di Ibukota propinsi maupun di daerah lain, yang sudah efektif menerapkan kurikulum ini,” katanya.

Jika hal itu belum efektif diterapkan. Anwar kuatir siswa yang lulus nanti, bakal tidak diterima atau lolos tes masuk diperguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi favorit lainnya. Karena kemampuan, kecakapan ataupun ilmu yang didapat tidak sesuai dengan materi kurikulum dengan proses pembelajaran.

“Jangan sampai angka kelulusan nanti akan berpengaruh pada proses tes masuk perguruan tinggi. Karena proses pembelajaran tidak sesuai dengan kurikulum,” terangnya. 

 

Untuk itu, Anwar meminta Dinas terkait supaya mendesaign dengan baik program uji kompetensi guru (UKG) atau program penunjang kurtilas ini. Mengingat APBD yang dikucurkan Pemerintah Kota Bima untuk memajukan kualitas dunia pendidikan sebesar 35 persen.

“Seharusnya dana ini dimanfaatkan dengan bijak. Misalnya menggelar Diklat UKG dan kegiatan penunjang lainnya. Jangan sampai hal ini dianggap sepele oleh Dinas terkait,” pungkasnya.(SP.02)