Lokakarya KOMPAK Hasilkan Rekomendasi Perbaikan Layanan Dasar
Kabag Humas Setda Kabupaten Bima, M. Candra Kusuma AP. |
SAMADAPos.com, Kabupaten Bima - Lokakarya dan Focus Discussion Group/Diskusi
Terfokus (FGD) Pemetaan Masalah dan Solusi Dalam Pelayanan Dasar bagi
Masyarakat Miskin dan Rentan yang difasilitasi oleh Kolaborasi Masyarakat Dan
Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) melalui kemitraan dengan Australian
AID di Kabupaten Bima. Lokakarya dihelat selama dua hari dari tanggal 23
sampai dengan 24 Agustus 2016 di aula SMKN 3 Kota Bima menghasilkan beberapa
rekomendasi.
Kabag Humas Setda Kabupaten Bima, M. Candra Kusuma AP melalui siaran persnya menyampaikan bahwa koordinator KOMPAK
Kabupaten Bima Asrullah pada penutupan lokakarya Rabu (24/8) menjelaskan, kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diharapkan dapat
memperkuat peran Pemangku kepentingan dalam pelayanan dasar, baik
kesehatan, pendidikan dan identitas hukum bagi masyarakat yang miskin dan
rentan.
Tentu saja lanjut Asrul, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peran strategis para Pemangku
kepentingan (stakeholder) seperti Bupati, Wakil Bupati sebagai Ketua Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), SKPD terkait dan unit
layanan di tingkat kecamatan dan desa sangat diperlukan.
Lokakarya yang diikuti 30
peserta lintas sektor tersebut menghasilkan rekomendasi peningkatan peran dan
fungsi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi kebijakan, pelaksanaan
maupun monitoring serta evaluasi kegiatan yang dijabarkan di kecamatan dan desa.
Sementara, pada tingkat
kecamatan aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penguatan dalam aspek
pengendalian perencanaan dan penganggaran desa. Disamping pada saat yang sama
dapat memfasilitasi secara optimal pelayanan dengan desa sebagai
locus dalam Pelayanan Dasar, dan mengelola pelayanan identitas hukum bagi
masyarakat miskin dan rentan.
Karena itu perlu didorong
peningkatan kapasitas dan kompetensi Camat dalam Implementasi Pelayanan
Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN), penerapan Standar Operasional
Prosedur (SOP), koordinasi serta penyusunan sistem rujukan untuk mendorong
pemenuhan hak warga atas identitas hukum melalui jalur entitas kesehatan,
pendidikan, desa dan kecamatan.
Peserta juga merumuskan
pentingnya tata kelola informasi bagi keberhasilan layanan dasar dengan
mendorong adanya Sistim Informasi Desa dalam memperkuat layanan dan sebagai
pusat data dalam perencanaan baik desa, kecamatan dan kabupaten.
Tindaklanjut lainnya yang
diperlukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi, meningkatkan
transparansi kepala desa, Puskesmas dan sekolah. Juga memperluas akses
informasi publik agar peran media dan masyarakat dalam memantau
berbagai proses pengambilan kebijakan di bidang pendidikan mulai dari aspek
perencanaan, penganggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran pada bidang
pendidikan, kesehatan dan pemerintah desa.
Sedangkan Desa sebagai
locus pelayanan Dasar diharapkan untuk kontribusi pada perbaikan
pelayanan Dasar dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar khususnya
bagi masyarakat miskin dan rentan di desa.
Lokakarya yang berlangsung
dua hari tersebut dipandu beberapa fasilitator yaitu Tuti Alawiyah
dari AQS Kompak Jakarta, Lalu Anja Kusuma (Provincial Manager Kompak NTB), Susana
Dewi R. (Frontline Service Coordinator Kompak NTB) dan Muhammad Ridha
Maruf (Community Empowerment Coordinator Kompak NTB).(SP.01/H.01)
Post a Comment