Lokakarya KOMPAK Hasilkan Rekomendasi Perbaikan Layanan Dasar

Kabag Humas Setda Kabupaten Bima, M. Candra Kusuma AP.
SAMADAPos.com, Kabupaten Bima - Lokakarya dan Focus Discussion Group/Diskusi Terfokus (FGD) Pemetaan Masalah dan Solusi Dalam Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan yang difasilitasi oleh Kolaborasi Masyarakat Dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK) melalui kemitraan dengan Australian AID  di Kabupaten Bima. Lokakarya dihelat selama dua hari dari tanggal 23 sampai dengan 24 Agustus 2016 di aula SMKN 3 Kota Bima menghasilkan beberapa rekomendasi.
                  
Kabag Humas Setda Kabupaten Bima, M. Candra Kusuma AP melalui siaran persnya menyampaikan bahwa koordinator KOMPAK Kabupaten Bima Asrullah  pada penutupan lokakarya Rabu (24/8) menjelaskan, kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut diharapkan dapat memperkuat peran Pemangku kepentingan   dalam pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan dan identitas hukum bagi masyarakat yang miskin dan rentan. 
      

Tentu saja lanjut Asrul, untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka peran strategis para Pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Bupati, Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), SKPD terkait dan unit layanan di tingkat kecamatan dan desa sangat diperlukan.
      

Lokakarya yang diikuti 30 peserta lintas sektor tersebut menghasilkan rekomendasi peningkatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam melakukan koordinasi kebijakan, pelaksanaan maupun monitoring serta evaluasi kegiatan yang dijabarkan di kecamatan dan desa.
      

Sementara, pada tingkat kecamatan aspek penting yang perlu diperhatikan adalah penguatan dalam aspek pengendalian perencanaan dan penganggaran desa. Disamping pada saat yang sama dapat memfasilitasi secara optimal  pelayanan  dengan desa sebagai locus dalam Pelayanan Dasar, dan mengelola pelayanan identitas hukum bagi masyarakat miskin dan rentan.
        

Karena itu perlu didorong peningkatan kapasitas dan kompetensi Camat dalam Implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan (PATEN), penerapan  Standar Operasional Prosedur (SOP), koordinasi serta penyusunan sistem rujukan untuk mendorong pemenuhan hak warga atas identitas hukum melalui jalur entitas kesehatan, pendidikan, desa dan kecamatan.
       

Peserta juga merumuskan pentingnya tata kelola informasi bagi keberhasilan layanan dasar dengan mendorong adanya Sistim Informasi Desa dalam memperkuat layanan dan sebagai pusat data dalam perencanaan baik desa, kecamatan dan kabupaten.
            

Tindaklanjut lainnya yang diperlukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi, meningkatkan transparansi kepala desa, Puskesmas dan sekolah. Juga memperluas akses informasi publik agar  peran media dan masyarakat  dalam memantau berbagai proses pengambilan kebijakan di bidang pendidikan mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran pada bidang pendidikan, kesehatan dan pemerintah desa.
          

Sedangkan Desa sebagai locus  pelayanan Dasar diharapkan untuk kontribusi pada perbaikan pelayanan Dasar dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar  khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan di desa.
          


Lokakarya yang berlangsung dua hari tersebut dipandu beberapa fasilitator yaitu   Tuti Alawiyah dari AQS Kompak Jakarta, Lalu Anja Kusuma (Provincial Manager Kompak NTB), Susana Dewi R. (Frontline Service Coordinator  Kompak NTB) dan Muhammad Ridha Maruf (Community Empowerment Coordinator Kompak NTB).(SP.01/H.01)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.