Tidak Cocok, Kebijakan Kokurikuler Juga Ditolak Pemkab Bima

Wakil Bupati Bima, Drs. Dahlan M. Noer M.Pd

Kabupaten Bima, Samadapos.com - Pemerintah Kabupaten Bima menilai kebijakan kokurikuler yang diwacanakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak relevan dengan kondisi di setiap daerah. Apalagi, kebijakan itu belum tentu cocok diberlakukan di Bima khususnya karena daerah tersebut bukan perkotaan seperti Jakarta. 

“Kebijakan pemerintah pusat adalah adopsi dari negara luar untuk mewujudkan pendidikan karakter sebagaimana misi Presiden RI Ir. Jokowidodo, tapi sangat disayangkan, wacana ini tidak cocok diterapkan di daerah Bima,” ujar Wakil Bupati Bima H Dahlan M Nhor seusai acara pelepasan peserta Jambore Nasional (Jamnas) di kantor Bupati Bima, Kamis (11/08/2016) lalu.

Sedianya, Pemerintah Kabupaten Bima akan mematuhi setiap kebijakan pemerintah pusat. Namun lain hal dengan kebijakan yang digagas Mendikbud Effendy tampaknya mendapat banyak penolakan dari masyarakat Bima.

“Kalau banyak masyarakat yang menolak, pemerintah juga harus menolak,” tutur Dahlan.

Menurut Dahlan, gagasan kokurikuler memang sangat bagus diterapkan di Indonesia. Namun sebelum kebijakan itu diberlakukan, alangkah baiknya mendikbud memperhatikan keberagaman wilayah, terutama kondisi dan karakteristik daerah.

“Untuk saat ini, Kebijakan full day school belum cocok jika diterapkan di daerah-daerah, termasuk di Bima karena karakter masyarakat kita masih heterogen. Apalagi di desa-desa, ada anak-anak setelah pulang sekolah mereka cenderung ikut membantu orangtuanya yang bertani. Ini sudah menjadi tradisi di desa,” ungkap Dahlan.

Lebih lanjut ia menyarankan, wacana kokurikuler jangan dipaksakan karena tidak pas diterapkan. Karena itu, penambahan jam belajar tersebut harus dikaji secara matang sebelum dicetuskan. Terutama dalam konteks filosofi pendidikan, letak geografis dan kultur daerah.

“Kalau mengambil keputusan yang bijak harus ada yang menguntungkan. Jika tidak ada yang menguntungkan, ya jangan dipaksakan. Apalagi wacana full day school ini justru lebih banyak yang menolak. Harusnya dikaji terlebih dahulu dari berbagai aspek," imbuhnya.

Dikatakannya, pemerintah tak perlu lagi mengeluarkan kebijakan dadakan, tetapi harus memperhatikan kenyamanan anak di sekolah dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar siswa.

“Kenyamanan siswa itu jauh lebih penting ketimbang menyuruh anak sekolah sepanjang hari. Jika kebijakan baru ini diterapkan, saya pastikan siswa tidak nyaman di lingkungan sekolah," ujarnya.

Saat ini, menurut dia, masih banyak yang perlu diperhatikan untuk menunjang mutu pendidikan. Seperti sarana dan prasaran yang tidak memadai dan tidak layak.

“Di Bima masih banyak gedung sekolah yang rusak dan tidak bisa dipakai, sehingga para siswa belajar di teras sekolah. Gedungnya rubuh, atapnya bocor dan tidak layak dihuni. Nah, inilah yang sebenarnya perlu diperhatikan,” tutur Dahlan.

Dia menambahkan, gagasan kokurikuler yang dicetuskan justru melepaskan interaksi antara anak dengan orangtua. Dia berharap, pemerintah segera menarik kembali wacana tersebut karena dianggap berbahaya bagi keberlangsungan dunia pendidikan.(SP.03)