Header Ads

Eliminir Konflik di Bima, Pemerintah Jangan Buat Jarak Dengan Warga

Kabupaten Bima, samadapos.com – Bima identik dengan konflik seperti perang antar kampung, tawuran antar kelompok warga. Bahkan tidak heran Bima dicap dan dilabeli daerah zona merah. Hal itu membuat tokoh nasional berdarah Bima, Hamdan Zoelva angkat bicara.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyarankan kepada pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Bima, agar membuat perencanaan yang matang untuk mengeliminir masalah konflik sosial seperti perang antar kampung dan tawuran yang melekat di Bima.

“Harus turun secara terus menerus dan konsisten melakukan program turun ke masyarakat. Bicara dari hati ke hati dengan masyarakat,” ucapnya menjawab wartawan usai saat menghadiri upacara peringati hari jadi Bima yang ke-376 di halaman bangunan persiapan kantor Bupati Bima di desa Godo kecamatan Woha kabupaten Bima.

Hamdan mengatakan, pemerintah (Kepala Daerah) jangan membuat jarak dengan masyarakat. Jangan sampai menjadi penguasa, namun pemerintah harus menjadi pembimbing bagi masyarakat.

“Kalau pendekatannya bagus, tidak akan ada masalah apa-apa di Bima. Yakin saya,”  katanya.

Dia berpendapat, selama ini antara masyarakat dengan pemerintah terjadi miskomunikasi dalam menyelesaikan masalah. Seperti saat terjadinya perang atau konflik, pemerintah daerah hanya mengandalkan aparat keamanan.

“Saya kira hal itu tidak akan cukup. Pemerintah harus proaktif dalam menengahi masalah ditingkat ke bawah, melakukan pendekatan dengan masyarakat,” terangnya.

Dijelaskan, mengatasi persoalan konflik negara harus hadir dalam menengahi masalah. Agar masyarakat tidak antipati kepada penegak hukum yang dapat berakibat pada munculnya ketidakpatuhan sosial.

“Inilah yang menjadi fungsi terpenting hukum itu. Sebab pelanggaran hukum akan mengganggu ketertiban sosial,” jelasnya.

Selain itu, agar mampu menegakkan hukum secara optimal maka kerjasama antara pemerintah daerah dan aparat keamanan sangat diperlukan. Koordinasi dengan aparat keamanan sangat penting, sebab melalui komunikasi yang baik, persoalan pelanggaran hukum dapat diselesaikan secara baik.

“Saya kira ini adalah jawaban atas keresahan tentang Bima yang saat ini menjadi sorotan, yang kerap perang antar kampung,” Jelasnya.

Hamhdan berharap, kedepannya Bima tidak ada berita tentang konflik atau perang antar kampung di TV. Sembari menambahkan dalam menyelesaikan masalah diperlukan kebersamaan semua pihak. 


“Kita berharap jangan sampai ada warga bima yang keluar TV lagi,” pungkasnya.(SP.02)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.