Tingkatkan Kemitraan, BPJS Kesehatan Gelar Pertemuan
Suasana Forum Kemitraan BPJS kabupaten Bima |
SAMADAPos.com, Kabupaten Bima - Untuk meningkatkan cakupan layanan dan hasil
evaluasi terhadap capaian kemitraan antara BPJS Kesehatan Kabupaten Bima dengan
sejumlah instansi, baik di lingkup Pemerintah daerah maupun instansi lainnya,
Kamis (01/09/2016) digelar Forum Kemitraan BPJS Tingkat Kabupaten Bima di Ruang
Rapat Kantor Bupati Bima.
Rapat tersebut secara
khusus mengundang Komisi DPRD yang membidangi kesehatan, SKPD terkait, PWRI,
LVRI, Pepabri dan unit layanan BPJS Rumah Sakit Sondosia.
Bupati Bima yang diwakili Asisten
III Bidang Administrasi Umum Setda H. Makruf, SE dalam pengantarnya di hadapan
Ketua Komisi IV DPRD Natsir S.Sos, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima dan
Kepala SKPD mengatakan, forum kemitraan antara BPJS dengan instansi terkait ini
diharapkan akan dapat meningkatkan hubungan kemitraan baik dengan pembuat
kebijakan di tingkat daerah maupun penerima manfaat.
Makruf juga berharap, setelah
forum digelar, maka akan dicapai pemahaman yang sama atas pelaksanaan program
yang sedang dan akan direalisasikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bima, dan juga
akan terwujud kerjasama yang saling menunjang di antara instansi terkait yang
akan bermuara pada peningkatan mutu pelayanan BPJS Kesehatan.
Pada forum kemitraan ini
kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima Elly Widiani dalam pemaparannya mengatakan, BPJS
Kesehatan telah 3 kali mengadakan forum kemitraan. Forum I ditujukan untuk
meningkatkan cakupan JKN, forum II ditujukan untuk memastikan kepatuhan
para penerima manfaat dan kewajiban pemberi kerja untuk memberikan jaminan
kepada para pekerja. Sedangkan forum III yang dilaksanakan pada hari ini
ditujukan untuk membina hubungan yang lebih baik, berbagi informasi dengan
perwakilan baik dari instansi pemerintah maupun organisasi lainnya untuk mendapatkan
informasi tentang kualitas pelayanan JKN di lapangan.
Elly menambahkan, JKN
telah beroperasi selama 3 tahun dan pada tahun 2017 pelayanan dan cakupan harus
lebih mantap. Sehingga hal ini memerlukan dukungan semua pihak. Apalagi lanjut
Elly, ada lima cakupan program yang menjadi fokus pelayanan dalam kerangka
sistem jaminan nasional yaitu pensiun, kecelakaan kerja, hari tua, kematian dan
kesehatan masyarakat
Dijelaskan Elly, realisasi
biaya fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai dengan bulan Juli 2016
mencapai Rp. 14,1 miliar. Angka ini merupakan biaya kapitasi dan non kapitasi
untuk ambulan, alat kesehatan, persalina, obat, pelayanan Puskesmas maupun
dokter keluarga serta apotik. Sedangkan realisasi biaya kapitasi dan non
kapitasi pada tingkat lanjutan sampai dengan bulan Juli 2016 mencapai Rp 23,8
miliar.
Sistem jaminan sosial
nasional menganut asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia. Azas ini dijabarkan dalam 5 program utama yaitu jaminan
kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, pensiun dan jaminan kematian.(SP.01/H.01)
Post a Comment