Penanganan Gizi Buruk, Tanggung Jawab Lintas Sektor

BIMA, MediaNTB.com - Demikian simpulan Rapat Advokasi dan Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor Dukungan Aspek Legal Pelayanan Gizi, Manajemen Obat, Gizi dan Penguatan Sistem Rujukan Tingkat Kabupaten Bima yang dihelat Kamis (8/12/2016) di aula kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bima.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima yang diwakili Sekretaris  Muh Saleh M. Ap dalam sambutannya pada rapat yang mengundang 20 peserta dari instansi terkait mengatakan, “berdasarkan data yang ada, masalah gizi buruk masih perlu mendapatkan perhatian serius instansi terkait. Oleh karena itu rapat  ini penting, sebab 70 persen penanganan masalah gizi memerlukan dukungan lintas sektor, lintas program dan dukungan masyarakat”. Kata Saleh.

Dikatakannya, “tidak dapat dipungkiri bahwa  sejak tahun 2014 dukungan anggaran untuk penanganan gizi buruk meningkat secara signifikan dari sebelumnya Rp. 1 miliar menjadi Rp 5 miliar. Sehingga Pemeritah Kabupaten Bima mendapatkan penghargaan MDGs Award atas inisiatif “Peluncuran Kelas Gizi”.

Karena itu, agar penanganan kasus gizi berjalan efektif dan optimal, maka dukungan lintas sektoral amat diperlukan.  Oleh karena itu, instansi terkait dapat memberikan masukan bagi peningkatan kinerja pelayanan gizi  untuk dipadu serasikan dalam mendukung program yang ada.

Pada kesempatan tersebut salah seorang narasumber, Umar SKM yang  memaparkan program gizi dan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (PKM) mengatakan “indikator keluarga sehat yaitu mengikuti program Keluarga Berencana (KB), melaksanakan persalinan di fasilitas kesehatan, memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melakukan imunisasi dasar secara lengkap pada bayi.

Menurutnya, faktor penyebab kematian ibu dan bayi antara lain, faktor medis, faktor sistem pelayanan kesehatan yaitu persalinan, pasca persalinan dan pelayanan kesehatan anak. Sementara faktor lainnya adalah ekonomi, sosial budaya dan peran serta masyarakat yang mencakup kurangnya pengenalan masalah, terlambatnya proses pengambilan keputusan, kurangnya akses terhadap kesehatan, pengarusutamaan gender dan peran masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak.

Sementara itu pemateri lainnya Kasi Gizi pada Dinas Kesehatan kabupaten Bima Tita Masita, M.Si yang memaparkan Kebijakan Percepatan Penurunan berat badan kurang, stunting dan wasting pada balita serta anemia pada ibu hamil tahun 2017 menjelaskan, “dampak kurang gizi  pada awal kehidupan yaitu 1.000 hari pertama kehidupan akan berpengaruh terhadap keberlanjutan kualitas sumber daya manusia.

Masalah ini akan menyebabkan terjadinya gagal tumbuh, berat lahir rendah, kecil, pendek, kurus dan daya tahan tubuh lemah. Juga berpengaruh pada perkembangan kognisi dan  keberhasilan pendidikan. Selanjutnya hal ini juga menyebabkan menurunnya produktivitas pada usia dewasa serta gangguan pada metabolisme tubuh”. Urainya. 

Dari distribusi berdasarkan kasus pada 10 kabupaten/kota di NTB, Kabupaten Bima sama seperti daerah lainnya termasuk kategori akut kronis dengan indeks 26,0 untuk stunting (bodi pendek) dan 13,5 untuk anak-anak kurus dan menempati urutan ke 6 dari semua daerah Se-NTB.

Oleh karena itu kata Tita, beberapa aspek penting yang harus diperhatikan adalah pentingnya investasi perbaikan status gizi yang harus dianggap sebagai sebuah investasi cerdas yang diharapkan dapat membantu memutus lingkaran kemiskinan dan meningkatkan produk domestik bruto (PDB) negara 2 hingga 3 persen per tahun.

 Dirinya juga menambahkan bahwa penting untuk mengakhiri kekurangan gizi (malnutrisi) melalui program lintas sektoral yaitu pemberdayaan wanita, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian dan sistem pangan, kesehatan, air, Sanitasi dan kesehatan yang semuanya bermuara pada peningkatan status gizi masyarakat.(M.01/H.01)