Peringati Hari IWD 2017, SMI Dompu Gelar Unjukrasa

 

Ilustrasi

DOMPU, MediaNTB.com - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) cabang Dompu,  Rabu (8/3/2017) menggelar aksi unjukrasa (unras) di bundaran pasar Kabupaten Dompu. Itu dilakukan mereka dalam rangka memperingati hari International Woman Day (hari perempuan sedunia) Tahun 2017.

Koordinator Lapangan (Korlap), M Ikbal, melalui orasi mengatakan,  sekitar bulan - bulan ini pada tahun lalu,  Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan laporan tentang pertumbuhan produk domestik brotu global yang mengecewakan. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sendiri,  lewat kebijakanya untuk menarik diri dari perjanjian - perjanjian dagang yang sudah di sepakati AS,  akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi global.

"Pukulan lebih besar juga akan dirasakan oleh perekonomian dunia saat Pemerintah AS mulai menghancurkan berbagai norma dan kelembagaan yang selama ini mengendalikan pasar, " ungkapnya.

Menurut M. Ikbal, angka ketimpangan social ekonomi akan semakin tajam di hari - hari depan. Hal ini akan semakin diperparah dengan data, bahwa dunia sedang di hadapkan pada rekor baru pengangguran global sebesar 200 juta jiwa (data ILO,  Red)  di akhir 2016. Ketimpangan tidak hanya menyentuh rana pengangguran saja, namun juga berdampak besar bagi seluruh sektor, tak terkecuali perempuan.

"Bagi perempuan yang berada di tingkat ekonomi dan sosial yang lemah (dan ini mayoritas, Red) kebijakan liberalisasi ekonomi justru semakin memarjinalisasi dan kemiskinan mereka, " tuturnya.

Tidak hanya itu,  lanjut M. Ikbal,  paket kebijakan ekonomi Jokowi - JK menjadi masterplan baru bagi liberalisasi ekonomi di Indonesia. Berbagai macam perombakan regulasi pro kau modal, menempatkan perempuan untuk direkrut sebagai buruh karena gajinya lebih murah,  lebih "manut" (tidak banyak protes,  Red) lebih mudah di manipulasi dan lebih sering berhenti bekerja dengan alasan menikah atau punya anak. Sehingga perusahaan tidak terbebani oleh jaminan sosial dan kesehatan atau pensiun.

"Iplementasi hak cuti reproduksi bagi buruh perempuan yang diatur dalam UU nomor 13/2003 pasal 81 - 84 , sangat lemah dalam menjawab hak - hak buruh perempuan pada umumnya, " tuturnya.

Ditambahkan M. Ikbal, pada tahun 2016 di Indonesia terdapat sekitar 128,72 juta penduduk perempuan (49,8 persen,Red) dari sekitar 258,7 juta penduduk. Berati secara nasional,  kata dia,  tedapat 99 perempuan per-100 laki-laki, namun dibalik angka demografi tersebut terdapat suatu persoalan besar yaitu ketimpangan gender. Laporan program pembangunan perserikatan bangsa - bangsa (undp) menunjukan, secara global indeks ketidakadilan gender (ikg) sebesar 0, 449 pada tahun 2014. IKG adalah suatu ukuran yang menangkap kehilangan kesempatan yang disebabkan oleh ketimpangan dalam hal kesehatan reproduksi, partisipasi politik,  pendidikan,  dan kesempatan kerja.

"Semakin baik dalam meningkatkan partisipasi perempuan untuk pencapaian kesejateraan dan keadilan sosial. UNDP (2015, Red) melaporkan bahwa di antara delapan negara asia tenggara, IKG paling rendah terdapat di Singapura (0,088 urutan ke 13 secara global), disusul Malasya, Vietnam,  Thailand, Myanmat, Filipina dan Kamboja serta paling tinggi di Indonesia (0,494, urutan ke 110 secara global). Artinya,  ketimpangan dalam bidang partisipasi politik, pendidikan, angkatan kerja serta hak - hak kesehatan reproduksi adalah paling parah di Indonesia, " jelasnya.

Hasil survei demografi dan kesehatan indonesia 2012 (badan pusat statistik 2013, Red)  menunjukan bahwa para perempuan pedesaan usia 15-49 tahun mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan maternal yang lebih rendah, tidak pernah sekolah,  berasal dari keluarga miskin dan tinggal di wilayah terpencil. Hal ini sama parahnya seperti yang dialami buruh perempuan yang banyak tinggal di pinggiran perkotaan maupun buruh perkebunan. Hak - hak kesehatan reproduksi sering diabaikan oleh pengusaha, tunjangan maternitas di pangkas bahkan yang lebih buruk, kaum buruh perempuan banyak mengalami pelecehan seksual di dunia kerja.

Gerakan rakyat yang sejak lama memperjuangkan pembebasan manusia dari penghisapan kapitalisme, sudah semestinya memperhatikan isu - isu kesetaraan gender seperti kesehatan reproduksi,  memberikan kesempatan yang lebih luas dalam partisipasi perempuan dalam hal berpolitik, meningkatkan pencapaian perempuan dalam bidang pendidikan dan memberi akses seluas - luasnya dalam hal kesempatan kerja dan menjamin hak - hak kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan.

"Keadilan generasi,  sosial, ekonomi dan wilayah dalam hal kesehatan produksi, partisipasi perempuan dalam politik, pendidikan dan kesempatan kerja merupakan salah satu factor kunci untuk memajukan peradaban, keadilan sosial dan kesejateraan suatu bangsa yang baju dan bermartabat, " teragnya.

Momentum IWD yang diperingati setiap tanggal 8 Maret, pada awalnya dipatik oleh gelombang perjuangan kauh buruh eropa yang menuntut perbaikan kondisi kerja dan penghapusan diskriminasi social. Buruh garmen yang mayoritas buruh perempuan pada waktu itu menjadi salah satu pelopor gerakan social,  hingga isu perjuangan rakyat meluas soal demokrasi, pendidikan, layanan kesehatan dan hak berpolitik.

Maka itu,  melalui Unras ini SMI Dompu menyampaikan beberapa aitem tuntutan. Antara lain,  Lawan sistem pasar bebas dan Mea. Berikan hak kesehatan reproduksi, partisipasi politik, pendidikan dan kesempatan kerja kepada perempuan. Lawan kapitalisasi pendidikan. Hapus sistem uang kuliah tunggal, berikan transpirasi anggaran pendidikan dan jaminan kebebasan berserikat serta beraspirasi di lingkungan kampus. Hentikan kekerasan terhadap gerakan rakyat (Kriminalisasi buruh, kriminalisasi dan Drop out mahasiswa, kriminalisasi tani). Tolak politik upah murah,  cabut PP 78/2015 dan berikan hak - hak kesehatan bagi kaum buruh. Berikam jaminan sosial terhadap pemuda, KMK dan keluarga nelayan. Gerakan mahasiswa, buruh,  tani,  KMK dan sektor rakyat lainya bersatu dalam peringatan IWD tanggal 8 Maret 2017 dengan turun ke jalan dan kepung pusat pusat ekonomi maupun pusat pemerintahan.

"Solusinya yaitu,  wujudkan reforma agraria sejati. Nasionalisasi aset - aset strategis di bawah kontrol rakyat.  Bangun industralisasi nasional kuat dan mandiri. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah, demokratis dan bervisi kerakyatan. Saatnya bangun alat politik rakyat sejati untuk pembebasan nasional melawan imperalisme, " tandasnya.

Sebelumnya, pantuan langsung Berita11.com melaporkan,  sebelum berunjuk rasa massa aksi berkumpul di bundaran pasar dompu. Kemudian, massa aksi bergegas dan menuju perepatan cabang lampu merah samping kantor Dikpora Dompu dan langsung berorasi sambil membagikan selebaran hari peringatan perempuan sedunia (IWD) Tahun 2017 kepada para pengendara yang melalui jalur lokasi unras.(Rul)