Header Ads

Program RTLH, Pemkot Bima Dapat Lagi Dana 8,5 Milyar Tahun 2017


Muktadir

BIMA, Media NTB - Setelah banjir bandang yang menghantam Kota Bima beberapa waktu lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan bersama dengan BSPS (Badan Stimulan Perumahan Swadaya) tengah melaksanakan program pembangunan ratusan unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di berbagai kelurahan yang ada di dua kecamatan yakni Asakota dan Raba baik yang PK (rehab) maupun PB (bangun baru). Namun pasca banjir sepertinya sudah tak ada lagi aktivitas dalam proses pelaksanaannya di lapangan.

Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Perumahan DTKP Kota Bima, Muktadir, ST, menyebutkan alasan tidak adanya lagi kegiatan pembangunan ratusan unit RTLH dalam program tersebut karena memang progress pelaksanaan fisiknya di lapangan sudah mencapai 100 porsen selesai.

"Untuk program RTLH 2016 sudah tuntas 100 porsen, justru sekarang ada beberapa material RTLH yang masuk dalam daftar tambahan program yang terbawa banjir dan Alhamdulillah kami sudah laporkan kepada pihak propinsi dan rencananya untuk memastikan laporan tersebut pihak Pusat dan Propinsi akan turun langsung meninjau lokasi tersebut pada akhir Maret ini," ungkap Muktadir, kepada wartawan, Rabu (15/3/2017).

Karena program RTLH 2016 dianggap sukses, rencananya, kata dia, di tahun 2017 ini akan terbangun sebanyak 387 unit RTLH yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp8,5 Milyar dalam program BSPS masih dengan kategori PK Dan PB yang terbagi untuk beberapa kelurahan yang sudah di SK kan langsung oleh Kementrian PUPR.

Katanya, kelurahan yang sudah di SK kan oleh Kementrian PUPR dalam program RTLH PB ini yakni kelurahan Manggemaci, Monggonao, Sarae, Nae, Dara, sementara untuk kelurahan yang mendapatkan program RTLH kategori PK (Rehab) ada lima kelurahan yakni kelurahan Kendo, Nungga, Dodu, Rabadompu Barat dan Sambinae.

"Itulah beberapa kelurahan yang sudah di SK kan Pusat dan InsyaAllah untuk Pemerintah Kota Bima sendiri melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan akan melaksanakan sosialisasi tingkat kelurahan," katanya.

Selain itu,.kata dia, dari pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri juga akan melaksanakan program yang sama dengan Kementrian PUPR Pusat dimana akan ada 47 unit RTLH yang nanti akan ditangani oleh Propinsi yakni di Kelurahan Penatoi 16 unit,Penaraga 11 unit serta 20 unit di Kelurahan Kumbe.

"Khusus program ini sekarang sedang di laksanakan proses tender di Propinsi," pungkasnya.(M.03)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.