Program RTLH, Pemkot Bima Dapat Lagi Dana 8,5 Milyar Tahun 2017
Muktadir |
BIMA,
Media NTB - Setelah banjir bandang yang menghantam Kota
Bima beberapa waktu lalu Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Dinas Tata Kota
dan Perumahan bersama dengan BSPS (Badan Stimulan Perumahan Swadaya) tengah
melaksanakan program pembangunan ratusan unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di
berbagai kelurahan yang ada di dua kecamatan yakni Asakota dan Raba baik yang
PK (rehab) maupun PB (bangun baru). Namun pasca banjir sepertinya sudah tak ada
lagi aktivitas dalam proses pelaksanaannya di lapangan.
Menanggapi hal tersebut Kepala
Bidang Perumahan DTKP Kota Bima, Muktadir, ST, menyebutkan alasan tidak adanya
lagi kegiatan pembangunan ratusan unit RTLH dalam program tersebut karena
memang progress pelaksanaan fisiknya di lapangan sudah mencapai 100 porsen
selesai.
"Untuk program RTLH
2016 sudah tuntas 100 porsen, justru sekarang ada beberapa material RTLH yang
masuk dalam daftar tambahan program yang terbawa banjir dan Alhamdulillah kami
sudah laporkan kepada pihak propinsi dan rencananya untuk memastikan laporan
tersebut pihak Pusat dan Propinsi akan turun langsung meninjau lokasi tersebut
pada akhir Maret ini," ungkap Muktadir, kepada wartawan, Rabu (15/3/2017).
Karena program RTLH 2016
dianggap sukses, rencananya, kata dia, di tahun 2017 ini akan terbangun
sebanyak 387 unit RTLH yang bersumber dari dana DAK sebesar Rp8,5 Milyar dalam
program BSPS masih dengan kategori PK Dan PB yang terbagi untuk beberapa
kelurahan yang sudah di SK kan langsung oleh Kementrian PUPR.
Katanya, kelurahan yang
sudah di SK kan oleh Kementrian PUPR dalam program RTLH PB ini yakni kelurahan
Manggemaci, Monggonao, Sarae, Nae, Dara, sementara untuk kelurahan yang
mendapatkan program RTLH kategori PK (Rehab) ada lima kelurahan yakni kelurahan
Kendo, Nungga, Dodu, Rabadompu Barat dan Sambinae.
"Itulah beberapa
kelurahan yang sudah di SK kan Pusat dan InsyaAllah untuk Pemerintah Kota Bima
sendiri melalui Dinas Tata Kota dan Perumahan akan melaksanakan sosialisasi
tingkat kelurahan," katanya.
Selain itu,.kata dia, dari
pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri juga akan melaksanakan
program yang sama dengan Kementrian PUPR Pusat dimana akan ada 47 unit RTLH
yang nanti akan ditangani oleh Propinsi yakni di Kelurahan Penatoi 16
unit,Penaraga 11 unit serta 20 unit di Kelurahan Kumbe.
"Khusus program ini sekarang
sedang di laksanakan proses tender di Propinsi," pungkasnya.(M.03)
Post a Comment