Dikti Harus Libatkan Semua Stakeholder dalam Pemberian Akreditasi PT
Yayuk Sri Rahayuningsih – Anggota Komisi X DPR-RI |
JAKARTA,
Media NTB - Banyak perguruan tinggi yang tidak memiliki
standar sesuai ketentuan alias abal-abal namun mendapatkan akreditasi dari
Dikti. Perguruan tinggi juga banyak yang tidak mengikuti proses pelajaran yang
benar bahkan terkadang tidak ada mahasiswanya.
"Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (SNPT) ini seperti apa sih sebenarnya. Kedudukan evaluasi
perguruan tinggi sekarang itu ada dimana," ujar anggota Komisi X Yayuk Sri
Rahayuningsih saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para pejabat Dikti di
ruang rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Rabu (31/5).
Dia mengutarakan, banyak
perguruan tinggi seperti hidup segan mati tak mau. "Mahasiswanya tidak ada
atau sedikit, rasio antara mahasiswa dan dosennya juga tidak tepat tapi
terakreditasi B.Seharusnya ini menjadi evaluasi sesuai dengan standar yang
dibuat," tegasnya.
Yayuk menandaskan, dari
4.486 kampus yang terdata, seharusnya dapat menjadi klasifikasi standar atau
tumpuan Dikti untuk menilai dan melihat apakah betul sebuah perguruan tinggi
layak mendapatkan akreditasi.
"Saya ingin tahu, dalam
evaluasi akreditasi itu Dikti bersama BAN-PT, LAM-PT atau juga masyarakat
dilibatkan ga. Jangan tumpang tindih, karena standar SNPT itu kan dibuat
bersama-sama stakeholder terkait. Itu juga untuk menepis juga anggapan negatif
terhadap Dikti," tegasnya lagi.
Yayuk menekankan, Dikti
harus petakan perguruan tinggi mana yang sudah terevaluasi dan mana yang belum.
Harus dilihat juga hasil evaluasi pembinaannya seperti apa, mana yang perguruan
tinggi yang harus ditutup dan mana yang tidak, serta rasio kebutuhan di tiga
puluh empat provinsi yang ada.
"Jangan hanya soal
perguruan tinggi di luar Jawa kalah dengan yang di Jawa," imbuhnya.
Perkara lain yang
disampaikan Yuyuk adalah soal perguruan tinggi negeri yang tersaingi oleh
kampus-kampus swasta. Dia melihat,beberapa kampus negeri saat ini kalah pamor
dengan kampus-kampus swasta. Padahal kampus negeri adalah tanggung jawab utama
negara untuk memajukannya," pungkasnya.(M)
Post a Comment