DPR Respon Positif Wacana Pemindahan Ibu Kota
Hamdhani |
“Tentu
saya sangat antusias kalau ibukota dipindah, tapi juga harus dibarengi dengan
keseriusan,” tuturnya saat diwawancara di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen,
Selasa (04/07).
Political
will, menurutnya, perlu untuk mewujudkan rencana besar tersebut.
Selama ini, satu-satunya yang menghambat pemindahan ibukota adalah terkait
pembiayaan. Beberapa kalangan menyebutkan biaya pemindahan ibu kota bisa
mencapai ribuan triliun. Sedang di tahun 2015 ketika Bappenas masih dipimpin
oleh Adrinof Chaniago, pernah diungkapkan biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp
100 triliun. Biaya sebesar itu dibagi menjadi beberapa termin dalam jangka
waktu 10 tahun.
“Semua
soal biaya saja, menurut saya, besar sekali yang harus dikeluarkan negara. Tapi
saya dengar kan Kepala Bappenas akan melibatkan swasta dalam pemindahan ini.
Itu malah lebih bagus, jadi tidak terlalu membebani negara,” tutur anggota
BKSAP ini.
Skema
Private Public Partnership (PPP) yang disebut oleh Menteri PPN & Bappenas
menurut Hamdhani mempunyai banyak keuntungan. Pertama, anggaran untuk
pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, perumahan
untuk PNS di daerah yang ditunjuk sebagai ibukota baru bisa dibagi dengan
swasta.
Kedua,
swasta berperan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Ketiga, pemerintah akan
berfokus pada tata ruang dan wilayah supaya ibukota yang baru menjadi kota yang
modern sesuai standar internasional.
“Kami
tunggu kajian dari Bappenas seperti apa. Tempo hari selesai Agustus tahun ini,
tapi kita lihat saja sampai akhir tahun,” ungkapnya.
Palangkaraya
sebagai Opsi
Palangkaraya
disebut-sebut menjadi nominasi kota yang akan menjadi ibukota negara
berikutnya. Hal ini mengacu pada keadaan geografis Kota tersebut yang landai
serta jauh dari pusat magnitude gempa. Kota dengan kontur seperti ini dinilai
cocok dibangun kota dengan kapasitas diatas satu juta penduduk.
Hamdhani
mengungkapkan Palangkaraya adalah kandidat terkuat di antara kota lainnya.
Secara historis kota ini disiapkan sebagai ibukota negara oleh Presiden
Soekarno, namun karena dinamika politik serta kendala teknis akhirnya mimpi
membuat ibukota baru pupus.
“Oleh
ahli manapun dan apapun Kota Palangkaraya adalah kandidat utama untuk dijadikan
ibukota baru. Presiden Soekarno itu insinyur yang paham betul membangun kota
terlebih untuk ibukota negara,” kata Hamdhani.
Namun
demikian, Hamdhani menuturkan semua kota di Indonesia cocok untuk ibukota
negara. Ia berharap pemindahan ibukota ini tidak berakhir pada kajian-kajian
saja, tapi juga di eksekusi oleh pemerintahan Jokowi. Terlebih, menurutnya,
visi membangun negara dari pinggiran dinilai sangat pas.
Post a Comment