Sekdes se-Kabupaten Bima Mengamuk di Kantor Bupati

Bima, Media NTB - Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Bima mengamuk di kantor bupati setempat gara-gara tidak kunjung mendapat jatah kendaraan dinas, Senin (10/7/17).

Awalnya, sebanyak 192 Sekdes dari semua Desa di Bima itu diundang oleh dinas terkait untuk menghadiri Bimtek. Namun sebelum Bimtek berlangsung, mereka mengusulkan pertemuan dengan pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) terkait penjelasan motor dinas untuk Sekretaris Desa.

Ketika kegiatan hampir selesai, tiba-tiba para Sekretaris Desa marah-marah dan nyaris membanting kursi setelah mengetahui pejabat yang hendak mereka temui sudah tak ada di tempat. Suasana pun jadi gaduh.

Sementara itu, anggota Satpol PP hanya bisa terdiam. Tidak puas marah-marah di ruang rapat, para Sekdes berbondong-bondong mendatangi ruang kerja bagian umum dan hendak melakukan penyegelan.

Aksi mereka lalu dihalau petugas Satuan Pol PP yang berjaga karena dikhawatirkan mengganggu pelayanan masyarakat.

Arifin, salah satu Sekdes mengaku, dia dan rekan-rekannya hanya ingin melakukan pertemuan bersama di ruang Bagian Umum Setda Bima. Hanya saja, sesampainya ruang pejabat setempat, Kepala Bagian Umum sedang tidak ada di tempat.

Selain itu, sudah dua kali Bupati Bima menunda pertemuan dengan para Sekdes sehingga membuat mereka bertambah kecewa.

“Sebenarnya kami hanya ingin meminta penjelasan. Tetapi pejabat enggak ada di tempat. Jadi inilah yang membuat sebagian sekretaris kecewa. Bahkan ada yang ingin menyegel kantor,” katanya.

Arifin mengaku, sudah tiga tahun mengusulkan motor dinas melalui Bagian Umum. Namun permintaan itu tidak diakomodasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima melalui APBD II.

“Kami sudah mengusulkan sejak tahun 2015. Tapi sampai hari ini belum ada realisasi. Sementara motor yang ada di eks sekretaris lama belum juga dikembalikan. Kalaupun ada yang kembalikan, tapi kondisi motor sudah rusak,” kata Arifin.

Menurut dia, kendaraan dinas sangat dibutuhkan untuk mempermudah Sekdes dalam menjalankan tugas.

“Kalau bicara dibutuhkan memang kami sangat membutuhkan motor dinas. Sebab, selama ini kami hanya menggunakan kendaraan pribadi,” tutur Arifin.

Kabag Umum Setda Kabupaten Bima Amrin Farid membenarkan adanya insiden tersebut. Dia mengaku, kejadian tersebut bermula karena adanya miskomunikasi.

“Iya memang benar tadi ada reaksi para sekretaris desa. Tidak ada masalah, itu terjadi karena miskomunikasi saja,” kata Amrin.

Dia mengakui, pengadaan kendaraan dinas untuk Sekdes tidak bisa dilakukan karena belum ada regulasi yang mengatur. Begitu pula untuk para kepala desa yang baru dilantik.

“Untuk sekretaris desa tidak ada aturannya. Tapi aspirasi ini akan kita sampaikan dulu pada Bupati Bima,” pungkas Amrin.(M)