Dilanda Kekeringan, Kabupaten Bima Status Tanggap Darurat
BPBD Kabupaen Bima saat
menggelar Rakor inventarisasi wilayah ancaman dan dampak kekeringan, Kamis
(27/7/2017)
|
BIMA,
Media NTB - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), segera menetapkan status tanggap
darurat kekeringan karena sebagian besar daerah itu mengalami krisis air akibat
kekeringan.
“Dengan penetapan status
ini, kita bisa melakukan kesiagapan mulai dari antisipasi hingga penanggulangan
dampak bencana kekeringan tersebut,” kata Kepala BPBD Kabupaten Bima, Ir Taufik
MAp di sela-sela rapat koordinasi inventarisasi wilayah dampak kekeringan di
kantor BPBD, Kamis (27/7/2017).
Untuk menginventarisasi
wilayah ancaman dan dampak kekeringan, pihaknya secara khusus mengundang para
camat, BMKG, PDAM, TNI, polisi dan SKPD teknis untuk melakukan rapat
koordinasi.
Menurut Taufik, langkah
koordinasi yang cepat dan tepat sangat perlu dilakukan dalam pengambilan
kebijakan guna meminimalisasi risiko yang ditimbulkan.
“Hasil rapat koordinasi hari
ini kita rumuskan sebagai dasar pengajuan penetapan siaga darurat,” ujar
Taufik.
Rencananya, lanjut Taufik,
penetapan status tersebut bakal diajukan ke pemerintah daerah mengingat bencana
kekeringan yang dirasakan masyarakat butuh penanganan cepat.
“Setelah mengidentifikasi
wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan, kita langsung menyusun dokumen
sebagai lampiran surat keputusan bupati. Saat ini tinggal menunggu
penandatanganan persetujuan bupati terkait penetapan status tanggap darurat.
Hal ini juga kita sampaikan ke BPBD provinsi,” ujarnya.
Dari hasil pendataan BPBD,
kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih di Bima sudah meluas di 59 desa
yang tersebar di 11 kecamatan. Mayoritas daerah langganan bencana kekeringan
ini berada di wilayah perbukitan.
“Hingga saat ini sudah 40
persen wilayah Kabupaten Bima mengalami kekeringan. Berdasarkan laporan
sementara, ada 59 desa di 11 kecamatan yang kekeringan, khususnya kesulitan air
bersih,” tuturnya.
Untuk menangani masalah
kekeringan tersebut, pemerintah melalui BPBD mendistribusikan air bersi ke
permukiman.
“Untuk penanganan darurat
sementara, kita hanya mendrop air lebih kurang 20.000 liter per hari dengan dua
unit mobil tangki,” ucapnya.(M)
Post a Comment