DPR Dukung Asumsi Makro Pemerintah
JAKARTA,
Media NTB - Asumsi makro yang disampaikan pemerintah
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 di dukung
oleh DPR. Anggota Komisi XI Johnny G. Plate melihat, dengan growth 5,4% adalah
angka optimistik yang perlu didukung tapi perlu diimbangi juga dengan kerja
keras yang luar biasa.
Menurutnya, yang penting
buka saja terkait dengan besar atau tingginya pertumbuhan, tapi kualitas
pertumbuhan itu sendiri. Dia meyakini pemerintah sudah memperhatikan dan harus
berusaha agar disparitas antar wilayah lebih diperhatikan.
“Elektrifikasi rasio
merupakan persoalan serius di masyarakat khususnya di luar Jawa yang masih
terlalu rendah dibandingkan elektrifikasi rasio nasional yang sudah di atas
90%, dan ada yang kisaran 60%,” ujarnya di lanjutan rapat pembahasan asumsi
dasar ekonomi makro dalam RAPBN tahun anggaran 2018, di Jakarta, Kamis (07/09).
Wakil Ketua Fraksi NasDem
ini mengatakan, selama ini sudah ada peningkatan ekonomi dari sebelumnya tapi
belum cukup. Begitu pentingnya peningkatan perekonomian rakyat di daerah yang
elektrifikasi rasionya sangat rendah. Sebab hal ini pasti juga terkait pergerakan
dan pertumbuhan ekonomi yang akan melambat.
“Kepada Bank Indonesia dan
jajarannya yang menangani inflasi kami tentu sangat berharap agar menjaga dan
menekan inflasi sehingga daya beli masyarakat tidak menjadi isu besar nanti di
tahun 2018,” ucap Johnny.
Selain itu, dia juga melihat
niat baik pemerintah terkait dengan defisit APBN dan pinjaman luar negeri.
Manajemen hutang luar negeri yang lebih prudent yang didemontrasikan oleh
pemerintah juga patut diapresiasi. Namun hal tetap harus diimbangi dan diikuti
dengan edukasi kepada masyarakat agar dipahami dengan benar.
“Selama ini pemahaman
masyarakat tidak sama dengan apa yang dilakukan pemerintah. Bahkan hutang
dianggap buruk dan tidak layak. Sama halnya banyak pengamat yang bilang kapan
Indonesia budgetnya bukan dari defisit lagi atau tidak berhutang,” ungkapnya.
Menurutnya, ini memberikan
gambaran kepada kita bahwa pemahaman budget policy itu sangat perlu, bahkan
ditingkat intelektual sekalipun.
“Kebijakan ini yang belum
dipahami. Edukasi ini juga penting tidak saja kepada rakyat tapi kepada para
cerdik pandainya,” tutup Johnny.(M)
Post a Comment