DPR Minta PT. Garam Maksimalkan Kelompok Penambak

Hamdhani

JAKARTA, Media NTB -
Krisis produksi garam tidak saja berdampak kepada masyarakat pengguna dan industri tetapi juga berimbas kepada para nelayan.



Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem Hamdhani dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelaitan dan Perikanan, dan PT.  Garam terkait kelangkaan dan riset pengelolaan garam.



"Nelayan-nelayan di dapil kami pada membuang ikan hasil tangkapannya karena tidak ada ketercukupan garam," kata Hamdhani, Selasa (5/9).



Padahal, lanjutnya,  garam ini sangat berguna bagi nelayan dalam mengawetkan hasil tangkapan. Dengan cara itu, ikan-ikan yang akan dijual ke pasar akan selalu segar dan tahan lama.



Hamdhani berharap kondisi kekurangan produksi garam di Indonesia bisa segera ditangani. Menurutnya, adalah ironi bagi negara yang memiliki bentangan pantai dan lautan yang mendominasi luas wilayahnya, namun masih mengalami kelangkaan garam.



"Kita sangat prihatin selama enam tahun belakangan ini produksi garam di Indonesia mengalami penurunan dan tidak jarang diberitakan mengalami kelangkaan di beberapa daerah," tutur Legislator dapil Kalimantan Tengah tersebut.



Apalagi, sambungnya, produksi garam yang dihasilkan masih jauh dari target. PT.  Garam hingga Agustus 2017 baru bisa menghasilkan 37 ribu ton dari 225.000 ton yang diproyeksikan hingga akhir Desember 2017.



Melihat kondisi tersebut,  Hamdhani berpandangan,  pemerintah dan pihak-pihak terkait harus segera melakukan formulasi riset pengelolaan garam serta memaksimalkan daerah produksi dan kelompok penambak garam.




"Sudah banyak negara yang menggunakan teknologi untuk mengelola garam ini. Paling terpenting,  kita juga harus memaksimalkan daerah potensi termasuk di dalamnya memberdayakan kelompok penambak garam. Karena saya kira banyak spot titik-titik daerah yang bisa dimaksimalkan," pungkasnya.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.