Header Ads

Anggota DPD RI, Hj. Rabiatul Adawiyah Kunjungi Kota Bima

Ibu Dewi
BIMA, Media NTB - Plt Sekretaris Daerah Kota Bima Dr Ir H Syamsuddin MS didampingi kepala Wakil Ketua DPRD Kota Bima Syafei SH dan Wakapolres Kota Bima menerima kunjungan anggota DPD-RI Dapil Nusa Tenggara Barat Hj. Rabiatul Adawiyah, SE beserta rombongan di Aula Kantor Walikota Bima pada Jum’at (27/10). Turut hadir pada kunjungan kerja dalam rangka reses DPD-RI tersebut segenap jajaran SKPD terkait lingkup Kota Bima Camat dan lurah beserta undangan lainnya.


Hj. Rabiatul Adawiyah yang akrab disapa Ibu Dewi, kunjungan kali ini ke terkait dengan masalah tata ruang dan pertanahan serta menyerap aspirasi masyarakat Kota Bima. Hj Rabiatul Adawiyah dalam kunjungan kali ini lebih menitikberatkan pada implementasi program reformasi agraria baik untuk lahan milik pemerintah maupun milik masyarakat serta bagaimana penanganan konflik yang dilakukan baik konflik antara masyarakat maupun konflik pemerintah dan masyarakat.


Dalam sambutan penerimaan oleh Plt sekretaris daerah Kota Bima Dr Ir H Syamsuddin MS menyampaikan bahwa penataan ruang memang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Daerah Kota Bima saat ini, khususnya pascabanjir bandang akhir tahun 2016 lalu. Beberapa kondisi terkait penataan ruang yang dihadapi Kota Bima saat ini diantaranya (1) permukiman warga yang mengambil tempat di bantaran sungai; (2) kawasan hutan kemasyarakatan di daerah hulu yang seharusnya berfungsi sebagai area resapan air namun pada kenyataannya telah gundul; serta (3) daerah aliran air yang mengalami penyempitan maupun pendangkalan.


“Untuk mengatasi kondisi ini, kami mendapat bantuan dari banyak pihak. Salah satunya dari Bupati Bima yang telah memberikan bantuan lahan di Kelurahan Jatiwangi untuk pengembangan kawasan permukiman baru sebagai tempat relokasi warga yang bermukim di bantaran sungai”, jelas Plt Sekda.



Terkait masalah agraria, sejauh ini di Kota Bima hanya ada gejolak-gejolak kecil yang bisa diselesaikan dengan relatif cepat dan damai diantaranya sengketa lahan antara masyarakat tanjung dengan PT Pelindo III; dan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan, semua umumnya berjalan baik. Saat ini hal lain yang tengah diupayakan sekarang adalah penataan aset-aset pemerintah daerah, salah satunya di kawasan Lawata – Ama hami.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.