Header Ads

Terkait Perekrutan Perangkat Desa, FMPDD Gelar Unjuk Rasa

DOMPU, MEDIA NTB - Puluhan Massa aksi Dari Desa Dorebara  yang tergabung dalam Front Masyarakat Peduli Desa Dorebara (FMPDD) Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu turun melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Desa Dorebara dan Kantor Camat Dompu pada Jum’at 09/02/2018.


Menurut massa aksi, kepala Desa “Syaiful” yang baru saja dilantik pada tanggal 4 Januari 2018 lalu. diduga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan dan menciptakan isu-isu tidak produktif seperti : mengabaikan keberadaan BPD, membentuk panitia seleksi perangkat Desa secara tertutup dan otoriter tanpa melibatkan Masyarakat dan BPD, panitia yang terbentuk cenderung kolutif dan nepotisme.


Tidak hanya itu, Kepala Desa ingin memproses secepatnya pergantian Anggota BPD dan ingin mengganti semua perangkat Desa termasuk yang masih mempunyai masa tugas antara lain :   Tim 11 dan TPKAD, Kepala Dusun, Ketua RT, Kader-kader Posyandu bahkan Hansip dan Linmas.


Massa aksi menuntut, segera hentikan semua proses perekrutan perangkat Desa yang baru, Segera hentikan semua isu dan wacana pemberhentian semua perangkat Desa yang lama, Segera bekerja secara terbuka dan bersih dari KKN, bekerja susun agenda pembangunan bersama-sama dengan BPD dan seluruh Masyarakat Dorebara.


Selain itu juga, Massa aksi menuntut terhadap BPD, agar tetap mengawasi kinerja Pemerintah Desa secara kritis dan bertanggung jawab serta melindungi kepentingan Masyarakat Desa Dorebara dari sikap Otoriter Kepala Desa.


Pantauan langsung Media NTB menyebutkan, Tidak puas dengan Orasi di depan Kantor Desa Dorebara, Koordinator Lapangan (Korlap) “Selamat Abadi Sentosa” atau biasa dikenal (Bedel) bersama Puluhan Massa Aksi meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan orasi di depan Kantor Camat Dompu, dan setelah melakukan Orasi secara bergantian massa aksi diterima langsung oleh Kepala Camat untuk Drs. Najamuddin melakukan dialog dalam aula kantor Camat Dompu.


Dalam dialog tersebut, Najamuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan untuk perekrutan perangkat Desa,


“Terkait tentang perekrutan atau Penjaringan perangkat Desa, kami dari pihak Camat belum berani mengeluarkan keputusan apa-apa, karna menurut Komisi I DPRD harus ada tindaklanjut dari hasil rapat yang digelar beberapa waktu yang lalu di Aula Camat Dompu yang dihadiri oleh 5 kepala Desa yang terpilih kemarin Khusus Kecamatan Dompu dan Ketua BPD juga tokoh Masyarakat masing-masing Desa, ”, Jelas Pak Camat.


Ditambahkan pula tentang SK pengangkatan perangkat Desa, sampai saat ini belum ada keputusan yang Falit, termasuk perangkat Desa yang lama, Pemerintah Camat sampai saat ini masih melakukan proses Konfirmasi dengan Pihak Desa.


“Terkait dengan SK bagi aparat Desa yang masih berlaku, kami juga sudah melakukan konfirmasi ke asisten dan pak Sekda mereka menjawab kami akan duduk kembali dengan Komisi I DPRD, kami cukup berhati-hati tentang persoalan ini, setelah 2 sampai 3 hari kami melakukan verifikasi, masih banyak bahan yang harus kami konfirmasi kembali dengan Panitia Desa”, ujarnya.



Lebih jauh pemerintah camat dalam waktu dekat ini, akan memanggil sejumlah panitia Desa untuk mepertanyakan tetang kinerja perekrutan aparat Desa, “Dalam waktu dekat, kami akan memanggil panitia untuk mempertanyakan tentang bagaimana kinerja panitia, sehingga menimbulkan masalah terkait dengan perekrutan Aparat Desa khususnya di Desa Dorebara”, katanya.


Sementara itu, Kepala Desa Dorebara “Syaiful” dihadapan Media ini mejelaskan bahwa semua yang sudah dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku, “apa yang saya lakukan itu sesuai dengan prosedur, sesuai anjuran pemerintah diatas, Kabag Hukum, DPM-PD, Camat”, jelas Kades di aula Kantor Camat sebelum dilakukan Dialog.


Lanjut “Syaiful” masalah pengangkatan dan pemberhentian aparat Desa sudah melalui prosedur berdasarkan petunjuk pemerintah di atas, “memang saya mengeluarkan surat pemberitahuan tentang pembukaan lowongan jadi pemberhentian dan pengangkatan aparat Desa itu belum, karna memang dalam keadaan proses, tetapi semuanya saya slalu meminta petunjuk sama pemerintah diatas”, tutupnya.[Poris]

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.