Jelang Musrenbang Tingkat Provinsi NTB, Kota Bima Usulkan Sejumlah Program Prioritas
Bima,
Media NTB - Plt. Sekda Kota Bima Dr. Ir. H. Syamsudin,
MS, memaparkan sejumlah usulan program prioritas tahun 2019 untuk diakomodir
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun
2019-2023.
Pemaran tersebut disampaikan
dalam rakor sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah,
pemerintah provinsi ntb dan kabupaten/kota se-ntb menyongsong Musrenbang
Provinsi NTB.
Rakor bertempat di Hotel
Lombok Raya, dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB Dr. H. Zainul Majdi, MA.
Peserta Rakor terdiri atas para Kepala Daerah Kota dan Kabupaten se-NTB, Sekda,
serta para pimpinan instansi terkait perencanaan.
Dr. Ir. H. Syamsudin, MS,
memaparkan, ada 4 prioritas pembangunan yang diusulkan untuk Kota Bima, yaitu:
(1) penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir serta upaya
pengurangan risiko bencana; (2) pengurangan angka kemiskinan; (3) peningkatan
kualitas lingkungan hidup; dan (4) kemantapan infrastruktur.
Untuk rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana banjir, usulan penanganan prioritas tahun 2019
mencakup: (1) rekonstruksi Jembatan Raba Salo; (2) normalisasi sungai dan
pembangunan tanggul utama Padolo dan Melayu untuk meningkatkan daya tampung
sungai; (3) pembangunan waduk retensi banjir untuk mengurangi debit banjir; (4)
pembangunan cekdam pengendali sedimentasi untuk mengurangi sedimentasi di
bagian hulu dan hilir; (5) bantuan stimulan rumah rusak ringan sebanyak 476
unit; dan (6) peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pembentukan
kelurahan tangguh.
Untuk pengurangan angka
kemiskinan, usulan penanganan prioritas tahun 2019 yaitu: (1) meningkatkan
sharing program jaminan kesehatan, beras sejahtera, Sistem Layanan Rujukan
Terpadu (SLRT), dan pembangunan rumah layak huni dalam rangka perlindungan
sosial bagi KK miskin yang belum masuk dalam data kemiskinan nasional; (2)
fasilitasi pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah dan kelompok usaha
bersama; serta (3) fasilitasi pelatihan wirausaha mandiri.
Untuk peningkatan kualitas
lingkungan hidup, usulan penanganan prioritas tahun 2019 meliputi:
(1)rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara terpadu; (2) sharing program
pengelolaan sampah 3R; (3) penanganan limbah medis dan B3; serta (4) meningkatkan
program pengembangan tanaman perkebunan pada daerah penyangga.
Sementara untuk kemantapan
infrastruktur, usulan penanganan prioritas tahun 2019 yaitu: (1) mempercepat
pencapaian akses sanitasi dan air minum serta penuntasan kawasan kumuh sesuai
target RPJMN 2014-2019; (2) fasilitasi pengelolaan pdam regional Kota Bima dan
Kabupaten Bima; (3) penanganan jalan provinsi dan drainase sekunder (Jalan
Gajah Mada); (4) perbaikan sistem drainase perkotaan (primer, sekunder dan
tertier) untuk mengurangi genangan; serta (5) pembangunan jetty untuk
memperlancar aliran sungai jetty di muara.
Dr. Ir. H. Syamsudin, MS,
menyampaikan harapan agar kiranya berbagai usulan tersebut dapat diakomodir
dalam Musrenbang Tingkat Provinsi NTB mendatang.(M)
Post a Comment