Jelang Musrenbang Tingkat Provinsi NTB, Kota Bima Usulkan Sejumlah Program Prioritas


Bima, Media NTB - Plt. Sekda Kota Bima Dr. Ir. H. Syamsudin, MS, memaparkan sejumlah usulan program prioritas tahun 2019 untuk diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2019-2023.


Pemaran tersebut disampaikan dalam rakor sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah, pemerintah provinsi ntb dan kabupaten/kota se-ntb menyongsong Musrenbang Provinsi NTB.


Rakor bertempat di Hotel Lombok Raya, dibuka secara resmi oleh Gubernur NTB Dr. H. Zainul Majdi, MA. Peserta Rakor terdiri atas para Kepala Daerah Kota dan Kabupaten se-NTB, Sekda, serta para pimpinan instansi terkait perencanaan.


Dr. Ir. H. Syamsudin, MS, memaparkan, ada 4 prioritas pembangunan yang diusulkan untuk Kota Bima, yaitu: (1) penuntasan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir serta upaya pengurangan risiko bencana; (2) pengurangan angka kemiskinan; (3) peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan (4) kemantapan infrastruktur.


Untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir, usulan penanganan prioritas tahun 2019 mencakup: (1) rekonstruksi Jembatan Raba Salo; (2) normalisasi sungai dan pembangunan tanggul utama Padolo dan Melayu untuk meningkatkan daya tampung sungai; (3) pembangunan waduk retensi banjir untuk mengurangi debit banjir; (4) pembangunan cekdam pengendali sedimentasi untuk mengurangi sedimentasi di bagian hulu dan hilir; (5) bantuan stimulan rumah rusak ringan sebanyak 476 unit; dan (6) peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui pembentukan kelurahan tangguh.


Untuk pengurangan angka kemiskinan, usulan penanganan prioritas tahun 2019 yaitu: (1) meningkatkan sharing program jaminan kesehatan, beras sejahtera, Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dan pembangunan rumah layak huni dalam rangka perlindungan sosial bagi KK miskin yang belum masuk dalam data kemiskinan nasional; (2) fasilitasi pendampingan usaha mikro, kecil dan menengah dan kelompok usaha bersama; serta (3) fasilitasi pelatihan wirausaha mandiri.


Untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup, usulan penanganan prioritas tahun 2019 meliputi: (1)rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara terpadu; (2) sharing program pengelolaan sampah 3R; (3) penanganan limbah medis dan B3; serta (4) meningkatkan program pengembangan tanaman perkebunan pada daerah penyangga.


Sementara untuk kemantapan infrastruktur, usulan penanganan prioritas tahun 2019 yaitu: (1) mempercepat pencapaian akses sanitasi dan air minum serta penuntasan kawasan kumuh sesuai target RPJMN 2014-2019; (2) fasilitasi pengelolaan pdam regional Kota Bima dan Kabupaten Bima; (3) penanganan jalan provinsi dan drainase sekunder (Jalan Gajah Mada); (4) perbaikan sistem drainase perkotaan (primer, sekunder dan tertier) untuk mengurangi genangan; serta (5) pembangunan jetty untuk memperlancar aliran sungai jetty di muara.


Dr. Ir. H. Syamsudin, MS, menyampaikan harapan agar kiranya berbagai usulan tersebut dapat diakomodir dalam Musrenbang Tingkat Provinsi NTB mendatang.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.