Di Akhir Masa Jabatan, Walikota Bima Manfaatkan Waktu Untuk Bertemu Presiden

Bima, Media NTB - Mengakhiri masa jabatannya, Walikota Bima M. Qurais H. Abidin memenuhi undangan Presiden RI sebagai bentuk apresiasi atas penyelesaian dua periode kepemimpinan sebagai Kepala Daerah.

Walikota pun memanfaatkan kesempatan ini untuk berpamitan pada Presiden RI Ir. Joko Widodo.

Senin, 23 Juli 2018, Walikota Bima menjadi salah satu dari 13 Walikota yang menghadiri undangan Presiden Joko Widodo ke Istana Bogor untuk berbicara dari hati ke hati soal pembangunan di daerah, khusus di kota-kota yang ada di Indonesia.

Acara diawali dengan sesi pemotretan dan bersalaman antara para Walikota dengan Presiden Jokowi. Setelah sesi foto selesai, Presiden Jokowi langsung menggelar pertemuan dengan para Walikota.

Presiden membuka pertemuan dengan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi perekonomian nasional ditengah perang dagang ekonomi saat ini antara Amerika vs China. Dikatakan, ada dampak yang cukup terasa akibat kenaikan suku bunga The Fed terhadap Rupiah yang berada diluar kontrol pemerintah.

Setelah puas mengulas tentang kondisi perekonomian terkini, Presiden Jokowi memberi kesempatan luas kepada para Walikota untuk berdiskusi, bertanya jawab.

Diantara isu yang diangkat oleh para Walikota kepada Presiden adalah menyoroti masalah dana kelurahan sebagai pengganti dana desa, serta kesenjangan tunjangan penghasilan kepala daerah dengan kenaikan anggaran untuk DPRD.

Masalah anggaran dana alokasi khusus (DAK) juga diangkat. Menurut para Walikota, proses memperoleh DAK kiranya dapat dipermudah agar proses selama ini yang sering melalui lobby via DPR/ Kementerian bisa diminimalisir. Dikatakan, proses lobby seperti itu kadang beresiko ditangkap tangan oleh KPK. Diharapkan kedepan agar dipermudah saja dengan bagi rata sekian milyar pertahun per daerah.

Disamping itu, masih banyak masalah lain yang dimunculkan para Walikota ke hadapan Presiden Jokowi, seperti kewenangan mengurus SLTA dikembalikan ke Kab/ Kota, masalah ASN dan Kategori II (K2) yang tidak lolos seleksi dan berbagai isu lokal di daerah masing-masing.

Presiden berusaha merespon seluruh persoalan yang dikemukan dengan lugas. Ada beberapa tanggapan menarik yang beliau. Diantaranya tanggapan soal belanja APBD yang tidak efektif.

Presiden menghimbau agar pemerintah daerah mengusahakan APBD itu digunakan lebih banyak untuk belanja modal sehingga memberikan dampak nyata bagi kemakmuran masyarakat.

Presiden juga meminta agar jangan terlalu banyak membuat Perda yang berdampak menghambat investasi. Kepala daerah diminta mempermudah segala urusan investasi dan usahakan segala perizinan cepat selesai, kalau bisa dalam hitungan jam saja. Jika ada oknum ASN yang bermain-main dengan lambatnya perizinan, diberhentikan saja, ujar Presiden.

Terkait dengan rekruting ASN, presiden berpesan memprioritaskan untuk kebutuhan khusus seperti dokter, tenaga teknis di PU, guru, perawat, akuntan, auditor. Sementara untuk kebutuhan administrasi kantor diminimalisir.

Sementara terkait tenaga honorer K2 yang tidak lolos seleksi, maka tidak akan diberi kesempatan lagi untuk jadi ASN dengan alasan mereka sudah diberi kesempatan, tetapi tidak lolos, artinya mereka tidak mampu bersaing untuk menjadi ASN.

Sementara masalah SLTA, Presiden setuju kewenangannya dikembalikan ke Kab/Kota. Namun perlu diketahui bahwa prosesnya harus dibahas kembali di DPR, sebab terkait Undang-Undang.

Presiden juga meminta agar kepala daerah mencetak ASN yang handal yang bisa memberi dampak perobahan nyata bagi negara kita dan pro kepada kemudahan investasi. Menurut presiden, negara seperti Uni Emirat Arab (UEA) bisa dijadikan contoh perkembangan sebuah negara yang pesat akibat mempermudah proses investasi.

Walikota Bima pada kesempatan ini menyampaikan terimakasih atas berbagai dukungan Pemerintah terhadap upaya pertumbuhan ekonomi Kota Bima, salah satunya melalui pembangunan infrastruktur seperti Pasar Raya Ama Hami dan PLUT.

Presiden pun menyampaikan apresiasi atas keberhasilan menyelesaikan kepemimpinan selama dua periode dengan pencapaian melalui berbagai indikator antara lain pengurangan angka kemiskinan, peningkatan IPM, dan peningkatan PAD.(M)