TPID Provinsi NTB Selenggarakan Rakor TPID di Kota Bima

Bima, Media NTB - Dalam rangka memperkuat sinergi pengendalian Inflasi Daerah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB di Aula Kantor Walikota Bima, Kamis (19/07). Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas terkait dengan langkah strategis TPID dalam menjaga stabilitas harga dengen tema “Memperkuat Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah guna mendorong Tata niaga Perdagangan yang Efisien dalam mendukung Stabilitas Harga”.

Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc, P.hD, Sekeratris Daerah Kota Bima Drs Mukhtar MH, Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU), Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, Kepala Bulog Divre NTB, Kepala BPS NTB dan Tim TPID Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB.

Rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi yang dipusatkan di Kota Bima ini diawali dengan jkunjungan lapangan ke Pasar Amahami Bima untuk memantau ketersedian stok pangan, di mana apabila terdapat indikasi penimbunan akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala BI Perwakilan NTB itu menekankan pergerakan harga yang tidak stabil dapat berdampak pada terganggunya daya beli masyarakat dan ketidakpastian produsen dalam menentukan harga barang secara wajar.

TPID Provinsi NTB melihat bahwa ditahun 2018 upaya pengendalian inflasi yang sudah ada perlu diperkuat mengingat masih tingginya resiko inflasi volatile food. Meskipun terkategorikan sebagai daerah penghasil bahan makanan, NTB tidak terlepas dari permasalahan inflasi yang salah satunya disebabkan oleh permasalahan di manajemen lumbung pangan. Berdasarkan hasil dugaan awal, fluktuasi harga di NTB disebabkan oleh tingginya arus komoditas yang keluar daerah, serta adanya indikasi beberapa rantai perdagangan yang mengambil margin keuntungan yang terlalu besar.

Diharapkan dengan dilaksanakan Rakor TPID ini dapat mencari solusi dalam menciptakan tata niaga perdagangan yang efisien, guna meminimalisir praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khusunya pada komunitas penyumbang inflasi di NTB seperti beras, aneka cabai, bawang merah, daging ayam dan telur ayam.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Bima Drs Mukhtar MH menyampaikan ucapan selamat datang kepada para peserta Rakor TPID Provinsi NTB, Secara khusus, diharapkannya agar dengan pelaksanaan Rakor ini dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan untuk Peraturan Daerah di Tingkat Provinsi dan Daerah terhadap manajemen lumbung pangan yang secara umum mengatur terkait produksi, distribusi, pengolahan hasil produksi, pengawasan serta optimalisasi peran BUMD untuk mendukung Ketahanan Pangan daerah.

Kegiatan Rakor TPID ini diisi seminar dengan materi Diseminasi KEKR Provinsi NTB Triwulan I 2018, dan penyampaian hasil penelitian terkait Tata Niaga Pangan NTB yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB. Sementara itu Komisi Pengawasan dan Persaiangan Usaha Pusat memaparkan mengenai pengawasan pelaku usaha guna mendukung stabilitas harga di daerah ditinjau dari aspek hukum. Acara kemudian dilanjutkan dengan dikusi panel dan diakhiri dengan kunjungan lapangan ke Cold Storage pemerintah Kota Bima.(M)