Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Bima

Bima, Media NTB - Senin, 20 Agustus 2018, bertempat di aula kantor Walikota Bima, Bagian Kesra Setda Kota Bima menggelar Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Bima. Kegiatan ini diselenggarakan mengingat HIV/AIDS adalah masalah yang mendapatkan perhatian dan sorotan yang serius oleh Pemerintah, hal ini disebabkan oleh kecenderungan jumlah korban yang terus bertambah.

Sosialisasi dibuka oleh Asisten II Setda Kota Bima Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Ir. H. Syamsuddin, MS. Hadir Kabag Kesra Setda Kota Bima Drs. H. A. Wahid, unsur Dinas Kesehatan, beberapa Kepala OPD lingkup Pemerintah Kota Bima, Camat/Lurah serta tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Bagian Kesra setda Kota Bima selaku ketua penyelenggara kegiatan melaporkan bahwa upaya penanggulangan HIV/AIDS khususnya di Kota Bima masih belum berjalan dan terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu diharapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar terlibat secara aktif terhadap berbagai program penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan bidang masing-masing.

“Keterlibatan secara aktif harus dituangkan dalam bentuk memberikan alokasi waktu dan anggaran terhadap isu penanggulangan HIV/AIDS kedalam segenap program dan kegiatan pada masing-masing OPD mengingat komisi belum memiliki alokasi anggaran memadai”, jelas Drs. H. A. Wahid.

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai upaya memperkuat kelembagaan penanggulangan HIV/AIDS dan mensinergikan program kerja lintas sector yang berkaitan dengan penanggulangan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS melalui peran serta masyarakat.

Narasumber dalam kegiatan ini adalah unsur dari Dinas Kesehatan Kota Bima dan Sekretariat KPA Kota Bima. Jumlah peserta sosialisasi yakni sebanyak 100 orang peserta aktif selama 1 hari kegiatan.

Asisten II menyampaikan bahwa epidemi HIV/AIDS mengancam kesehatan dan kehidupan generasi penerus bangsa, yang secara langsung membahayakan perkembangan sosial dan ekonomi, serta keamanan negara.

“Oleh karenanya, upaya pengendalian HIV/AIDS sifatnya sangat penting dan harus dilaksanakan secara terkoordinir dengan melibatkan berbagai pihak. Upaya penanggulangan HIV/AIDS harus dilakukan dengan sistem kemitraan, karena ia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat saja”, jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, untuk memaksimalkan upaya penanggulangan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS setidaknya ada tiga elemen yang harus terlibat dalam upaya ini, yakni (1) Lembaga-lembaga pemerintah; (2) Masyarakat sipil (civil society); dan (3) Dunia usaha dan sektor swasta.

Lalu ada tambahan elemen keempat jika dibutuhkan, yaitu mitra pembangunan internasional (internasional development partner), baik yang bersifat bilateral maupun multilateral, atau dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat internasional (international NGO) dan berbagai yayasan internasional lainnya yang berkontribusi dalam memberikan dukungan secara finansial dan teknis dalam program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia.

Pada akhir sambutannya, diharapkannya peran masyarakat sipil mendukung Pemerintah dalam upaya penanggulangan AIDS. Diantara kelompok-kelompok masyarakat yang terorganisasi antara lain lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, tenaga profesional, organisasi profesi, dan lembaga pendidikan tinggi.

“Masyarakat dapat menjadi penggerak utama dan berperan aktif dalam upaya penanggulangan AIDS di Indonesia, dalam proses perumusan kebijakan, perencanaan dan implementasi setiap program yang dilakukan, serta monitoring dan evaluasi”, pungkas Asisten II.(M)