DPPKB Kota Bima Gelar Pertemuan Kelompok Kerja Advokasi District Working Group

Bima, Media NTB - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima menggelar kegiatan pertemuan kelompok kerja advokasi District Working Group (DWG) Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kota Bima Tahun 2018 pada Rabu (05/09) di aula Kantor DPPKB Kota Bima. Acara dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima Dr. Ir. H. Syamsuddin, MS.

Hadir perwakilan dari DPPKB Provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. Sahrul Anam, MM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Bima, dan beberapa Lurah yang di wilayahnya telah dicanangkan menjadi Kampung KB.

Menurut laporan Kepala DPPKB Kota Bima Drs Suriadi, M.Pd, saat ini di Kota Bima sebanyak 10 Kelurahan telah dicanangkan menjadi Kampung KB. Salah satu yang saat ini menjadi percontohan adalah Kampung KB Oi Ni'u yang berada di Kelurahan Dara.

Pertemuan ini menjadi salah satu upaya untuk melakukan pemetaan yang jelas terhadap target sasaran program kegiatan yang menjadi prioritas BKKBN. Salah satunya adalah kegiatan kelompok kerja advokasi District Working Group (DWG).

Sementara itu, Asisten II Setda Kota Bima dalam arahannya menyampaikan bahwa tantangan program KKBPK sangat berat, sehingga diperlukan semangat kebersamaan yang solid agar program ini dapat berjalan lancar dan mencapai keberhasilan.

"Kita perlu menguatkan komitmen melalui sistem kerja bersama, salah satunya melalui kelompok kerja Advokasi KB pada tingkat provinsi hingga Desa/Kelurahan", ujar Asisten II.

Dijelaskannya pada tingkat Provinsi terdapat Provincial Working Group (PWG), sedangkan pada tingkat Kabupaten/Kota terdapat Tim DWG. Untuk tingkat kecamatan ada kelompok kerja koordinasi, sedangkan untuk tingkat terkecil yakni Desa/Kelurahan ada kelompok kerja operasional Kampung KB. Semua kelompok ini merupakan sebuah struktur yang satu sama lain saling menguatkan dengan sifat kerjanya yang sangat fleksibel dalam menyelesaikan program KB di setiap Kabupaten/Kota.

"Prinsip fleksibilitas dan kerjasama inilah yang harus dikedepankan dalam pelaksanaan fungsi District Working Group (DWG) Kota Bima", harap Asisten seraya menutup sambutannya.(M)