FGD II Penyusunan KLHS RDTR Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda Digelar



Bima, Media NTB - Kegiatan Diskusi Kelompok Terarah (Focuss Group Discussion) Tahap II Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Rasanae Barat dan Mpunda digelar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bima pada Selasa, 18 September 2018, di aula Kantor Walikota Bima.



Dibuka oleh Asisten II Setda Kota Bima Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Ir. H. Syamsuddin, MS, FGD diikuti oleh para pimpinan OPD terkait, Camat dan Lurah setempat, tokoh masyarakat, akademisi dan perwakilan organisasi pemuda.



Menurut penjelasan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Junaidin, ST, penyusunan KLHS merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 Undang-Undang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu    wilayah  dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”.



Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.



FGD hari ini merupakan tahap kedua, dimana tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus lalu.



Tujuan FGD ini setidaknya mencakup 3 hal, yaitu: (1) menentukan isu-isu pembangunan berkelanjutan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup serta bentuk keterkaitan antar ketiga aspek tersebut; (2) menentukan isu yang paling strategis,  prioritas atau menjadi akar masalah dari semua isu yang terjadi; serta (3) membantu penentuan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang diharapkan.



Bertindak selaku narasumber yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima Drs. H. Fakhrunraji, ME, dan Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Bappeda Litbang Kota Bima Jefris, SE, M.Si.



Asisten II menekankan, FGD kedua ini menjadi kesempatan untuk menyempurnakan atau menindaklanjuti berbagai hasil diskusi pada pertemuan FGD pertama.



“Saya juga selalu berpesan kepada instansi terkait, agar dalam kegiatan FGD semacam ini selalu mengundang berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok-kelompok yang selama ini dikenal selalu menyuarakan kritik, misalnya BEM Kampus atau organisasi pemuda lainnya. Mungkin dengan duduk bersama dalam sebuah forum diskusi resmi semacam ini, kita dapat menyamakan persepsi tentang arah pembangunan daerah”, katanya.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.