Harga Bawang Tidak Stabil, Gabungan BEM di Bima Turun Ke Jalan
Bima,
Media NTB - Ratusan masa aksi yang tergabung dari Aliansi
Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kota dan Kabupaten Bima, melakukan
aksi dalam momentum Hari Tani Nasional yang ke 72.
Kesejahteraan yang menjadi
cita-cita bangsa indinesia namun pada saat itu, belum tercapai hingga sampai
sekarang, lantaran negara yang kita cinta ini masih saja mempunyai sengketa
dalam internalnya. Ungkap M. Yamin sebagai Jendral Lapangan. Senin (24/09).
“Apalagi negara Indonesia
merupakan negara agraris nan subur yang terletak di sepanjang khatulistiwa,
karena dimana sebagian besar rakyat hidup turun temurun sebagai petani”. Lanjut
M. Yamin.
Namun kini kondisi yang kian
terpuruk karena interfensi imperialism (penjajah modal asing), semakin kuat
untuk mengahancurkan bangsa Indonesia, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi
dan politik, namun tekanan ini membuat negara indonesia diserang dari berbagai
arah, dan mau tidak mau negara Indonesia selalu tunduk dan patuh terhadap
interfensi asing. Terangnya.
Berdasarkan kondisi objektif
yang di alami oleh rakyat hari ini, yakni para petani yang hasil panennya,
memiliki harga yang tidak sesuai dengan harapanny, sementara berdasarkan
Permendag No 58 tahun 2018 telah
mengatur tentang penetapan harga acuan pembelian di konsumen, dengan UU
Republik Indonesia No 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan
petani.
“Sementara fakta yang
terjadi di lapangan penegakan aturan yang berlaku ini tidak dilaksanakan
sehingga mengakibatkan anjloknya harga panen kaum petani, dengan harga bawang
merah yang berfariasi berkisar Rp. 200-400, sementara harga obat-obatan
pestisida yang harganya semakin melonjat ditambah lagi dengan kelangkaan pupuk,
dan ini bentuk nyata pemerintahan yang tidak perduli terhadap rakyatnya
lebih-lebih para petani”. Katanya.
Namun adapun tuntutan masa
aksi, 1. Meminta kepada DPRD Kab Bima, untuk membuatkan perda tentang
perlindungan dan pemberdayaan petani. 2. Meminta kepada DPRD Kab Bima, segera
bersurat ke DPR RI untuk menghentikan impor bawang merah. 3. Mendesak DPRD Kab
Bima, untuk segera mengawasi pestisida, harga pupuk bersubsidi yang bermasalah.
4. Meminta kepada dinas pertanian Kab Bima, untuk segera menentukan komoditas
andalan masyarakat masyarakat Kab Bima. 5. Mendesak kepada pemerintah Kab Bima,
untuk membuatkan badan usaha milik daerah (BUMD) yang langsung menangani
tentang hasil pertanian masyarakat kab bima. 6. Mendesak bulog untk segera
menghentikan impor beras. 7. Meminta data statistik sesuai dengan ketentuan
disperindag kaitan acuan komoditas lokal. 8. Meminta kepada DPRD Kab Bima,
untuk memfasilitasi pertemuan pertemuan
aliansi gerakan mahasiwa BEM Se-kota dan Kab Bima dengan bupati bima. 9.
Mendesak pemerintah daerah untuk segera mengefaluasi sektor perekonomian
daerah. 10. Mendesak disperindag untuk mengawasi dan mengontrol mekanisme
pasar. 11. Mendesak dinas pertanian agar mengawsi dan mengontrol tentang
pestisida, pupuk, yang semajin mahal dan langkah. 12. Mendesak bupati Bima agar
segera memecat dinas pertanian di karenakan tidak bisa menyelesaikan problem
petani kab bima. 13. Mendesak bupati bima segera memecat kepala dinas
perindustrian dan perdagangan dikarenajan tidak mampu untuk mengawasi dan
mengontrol harga kebutuhan petani yang melambung tinggi. Tutunya.(M)
Post a Comment