Tuntutan Aliansi Gerakan BEM Diterima DPRD Kabupaten Bima Untuk Ditindak Lanjuti

Massa Aksi di Halaman Kantor DPRD Kabupaten Bima

Bima, Media NTB - Ratusan masa Aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekota dan Kabupaten Bima dibawah pimpinan Jendlap M. Yamin Menggelar Aksi Demontrasi Depan istana DPRD Kabupaten Bima Pada Senin, (24/9/2019).

Aksi tersebut berlangsung untuk memperingati Hari Tani Nasional, dan disambut juga dengan banyak tantangan persoalan ekonomi Lebih hususnya Kabupaten Bima sekarang sedang dilanda krisis pertanian disebabkan Harga Bawang merah yang tidak stabil" ungkap M. Yamin dalam Orasinya.

Lewat Pernyataan sikapnya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekota dan Kabupaten Bima meminta DPRD Kabupaten Bima untuk Segera Terbitkan PERDA tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani dan segera Keluarkan surat rekomendasi Kepada Pemerintah Pusat untuk segera memberhentikan inpor Bawang merah.

Selain Penyataan tersebut Lewat Kesepakakatan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekota dan Kabupaten Bima dan seluruh masa aksi meminta DPRD Kabupaten Bima untuk menfasilitasi pertemuannya dengan Bupati.

Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Bima Ir. Ahmad menyambut baik tuntutan Masa Aksi tersebut.

Pantauan Wartawan mediantb.com, massa Aksi dan Pihak DPRD Kabupaten Bima menyikapi penyataan sambil Duduk.

Menyikapi penyataan tersebut depan masa aksi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bima Berjanji untuk merancang secepatnya terkait Peraturan Daerah (PERDA), dan ini membutuhkan proses dan tahapan tertentu, dan diakuinya bahwa Perda tentang pemberdayaan dan perlindungan Petani adalah aturan yang cukup bagus.

Lebih lanjut mengatakan, selama ini kami tetap mengawasi keberlanjutan sarana produksi yang bersubsidi, dan kami tetap menyambung komunikasi dengan Bupati Bima serta Disperindag untuk tidak ada harga diatas harga, serta harga pasarpun tetap di evaluasi.

Ditengah tengah pernyataan itu berlangsung disikapi oleh Pihak DPRD Kabupaten Bima, hadir juga perwakilan salah satu petani Yang berasal dari Kecamatan Lambu.

Ia mengatakan, sudah dua tahun Berjalan krisis harga bawang merah melanda kami, pengeluaran produksi tidak mampu menutupi kebutuhan malah semakin rugi.

Menutup pernyataannya ia mengatan, pemerintah sudah lama tidur dikursi kekuasaannya, karena kurangnya perhatian untuk menatap langsung kehidupan para petani dikabupaten Bima.

Setelah ditanggapi, massa Aksi meminta kepada DPRD Kabupaten Bima untuk menyikapi persoalan tersebut selain dengan lisan juga menerbitkan catatan tertulis secara administrasi yang disertai tanda tangan dan pengesahan stempel oleh Wakil Ketua DPRD Syamsudin, SH.

Permintaan tersebut dalam tempo waktu 20 menit DPRD Kabupaten Bima langsung menerbitkannya dan menyerahkan kepada Masa Aksi.

"Ketika tuntutan tersubut tidak sama sekali dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bima lebih khususnya DPRD sebagai perwakilan Rakyat, maka kami akan melakukan konsolidasi besar besaran" Tutupnya.(Mijin)