Gubernur NTB Instruksikan Dana Rekonstruksi Segera Dicairkan
Bima, Media NTB - Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah
manyampaikan bahwa Presiden RI Ir. H. Joko Widodo akan mengunjungi Provinsi NTB
pada hari kamis 18 Oktober 2018. Kunjungan presiden tersebut untuk memastikan
dana rehabilitasi dan rekonstruksi di semua kabupaten/kota terdampak gempa di
NTB telah dicairkan kepada masyarakat.
Terkait
dengan kunjungan orang nomor satu di Indonesia itu, Gubernur NTB menginstruksi
kepada semua jajaran terkait khususnya Bank BRI, agar dana rekonstruksi rumah
korban gempa di semua kabupaten/kota terdampak dapat dicairkan paling lambat
besok pagi, Rabu 17 Oktober 2018.
Hal
itu disampaikan Gubenur Zulkieflimansyah saat memimpin rapat koordinasi
didampingi Wakil Gubernur Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah dengan jajaran Kabupaten
Kota se-NTB, BNPB, BPBD Provinsi NTB, TNI, POLRI, dan Pihak BANK BRI serta
pihak terkait lainnya di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa,
(16/10/2018).
Dalam
rapat yang memfokuskan pada proses penyederhanaan pencairan dana rekonstruksi
dan rehabilitasi korban gempa di NTB ini, Doktor Zul menekankan untuk menjaga
kepercayaan masyarakat.
"Jangan
sampai pemerintah dikira berbohong, karena sampai saat ini dana belum juga
dicairkan, untuk itulah presiden telah menyederhanakan proses pencairan menjadi
hanya satu halaman saja, hanya perlu ditandatangani oleh ketua Pokmas dan PPK,”
ujarnya.
Gubernur
juga meminta sebelum presiden datang, sekitar 7000 rekening masyarakat yang ada
di Bank BRI sudah bisa dicairkan. Karena selain untuk memastikan pencairan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi, Presiden juga akan menyerahkan 4000 beasiswa
bagi masyarakat di NTB.
"Saya
harap Pokmas dan PPK bisa tandatangan besok dan kamis sudah cair, sehingga
masyarakat tidak ada kecurigaan terkait permasalahan bantuan gempa,” tandasnya.
Kepada
Bupati/Walikota terdampak untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti
TNI, POLRI, BNPB dan pihak lainya agar dapat membantu proses percepatan
pencairan tersebut, namun harus tetap memperhatikan kaidah teknis dan
administrasi yang tertib, untuk akuntabilitas pelaporan pelaksanaan dana
rehabilitasi dan rekonstruksi gempa di Lombok dan Sumbawa.
"Mari
kita bergerak bersama-sama agar pemerintah pusat melihat kita serius bekerja
dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB ini,” pungkasnya.(M)
Post a Comment