Kelurahan Rite Dicanangkan sebagai Kampung KB, Ini Harapan Pemerintah

Bima, Media NTB - Kesuksesan program Kampung KB tergantung sungguh pada kerjasama berbagai elemen yang terlibat, mulai dari Pemerintah, lembaga nonpemerintah maupun swasta. Oleh karenanya, seluruh stakeholders diminta untuk memperkuat komitmen dan berpartisipasi aktif untuk mendukung program ini. Demikian disampaikan Plt. Asisten III Setda Kota Bima Drs. H. Azhari, M.Si, saat mencanangkan Kampung KB di Kelurahan Rite pada Kamis, 25 Oktober 2018.

Hadir pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua TP PKK Kota Bima Hj. Salmah H. Mukhtar, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bima Drs. Suriadi, M.Pd, Camat Raba, Lurah Rite, unsur organisasi wanita, perwakilan instansi terkait, serta masyarakat.

Kelurahan Rite Kecamatan Raba menjadi lokasi keempat dari target 11 Kampung KB untuk dicanangkan di Kota Bima pada tahun 2018. Untuk Kelurahan Rite, Kampung KB dicanangkan di wilayah RT 01 dan 02 RW 01. Berdasarkan laporan Lurah Rite, di kawasan tersebut terdapat 623 KK. Jumlah penduduk sebanyak 2.226 jiwa.

Terdapat 4 kelompok pendukung Kampung KB yakni Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Tunas Bangsa, Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Wadu Solo, Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Ncuri Mori, dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Lambe’e.

Kepala DPPKB Kota Bima melaporkan, ada berbagai kegiatan yang ditampilkan dalam pencanangan Kampung KB, antara lain pameran ini oleh Dinas Koperindag Kota Bima, pelayanan akte kelahiran dan Kartu Kelurga gratis dari Dinas Dukcapil, pelayanan kesehatan gratis (IVA) dari Dinas Kesehatan, peberian bantuan Al-Quran dan Iqro dari Bagian Kesra, perpustakaan keliling oleh Dinas Dikbud, dan gotong royong dan bersih-bersih oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Wakil Ketua TP PKK Kota Bima kembali menegaskan komitmen PKK Kota Bima untuk terlibat dalam penyelenggaraan Kampung KB.

Dikakatakannya, Kampung KB diharapkan bisa melakukan pemberdayaan ekonomi hingga menjadi pusat informasi yang mampu mengadvokasi perlindungan perempuan dan anak, juga kasus-kasus seperti trafficking, kekerasan dalam rumah tangga, pornografi, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza) yang menjadi masalah utama kependudukan saat ini. Selain itu, Kampung KB juga menjadi tempat konsultasi keluarga atau parenting.

Mewakili Walikota, Plt. Asisten III mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat dan Provinsi NTB terhadap pelaksanaan program Kampung KB di Kota Bima, khususnya dari BKKBN Provinsi NTB.

Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Januari 2016, Kampung KB terus tumbuh pesat. Semangat membentuk dan mendirikan Kampung KB di seluruh nusantara telah menghasilkan ribuan Kampung KB.

Kampung KB merupakan salah satu ‘senjata pamungkas’ baru Pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan, terutama di wilayah-wilayah yang jarang ‘terlihat’ oleh pandangan Pemerintah.

“Hal ini tidak terkecuali di Kota Bima. Program Kampung KB di Kota Bima alhamdulillah terus berkembang. hal ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak”, kata Plt. Asisten III.

Mewakili Pemerintah dan masyarakat Kota Bima, ia menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada BKKBN Provinsi NTB yang terus hadir mendampingi jajaran DPPKB Kota Bima.

Demikian juga PKK Kota Bima serta organisasi wanita lainnya. “Komitmen dan tekad Ketua TP PKK Kota Bima yang telah menyatakan secara tegas untuk menggerakkan para kader PKK dalam upaya peningkatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, patut kita apresiasi bersama. semoga kemitraan dan semangat kerjasama ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan”, puji Plt. Asisten III.

Ia menegaskan, Kampung KB dibentuk  untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non-pemerintah dan swasta dalam memfasilitasi, mendampingi dan membina masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Salah satu wujud konkritnya adalah integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangungan jalan dan jembatan, pembuatan KTP, penyediaan buku-buku bacaan, Posyandu, PAUD, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan lain-lain.(M)