Staf Ahli Walikota Bima Resmi Melepas Petugas GMHP Tingkat Kota Bima

Bima, Media NTB - Rabu, 17 Oktober 2018, Staf Ahli Walikota Bima Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Drs. M. Saleh melepas secara resmi para petugas Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) Tingkat Kota Bima dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Seremoni pelepasan berlangsung di halaman kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bima. Hadir komisioner KPU Kota Bima.

Kegiatan ini merupakan bagian persiapan menghadapi Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 mendatang.

Menurut penjelasan Komisioner KPU Kota Bima M. Saleh AB, salah satu tahapan yang harus dilaksanakan adalah penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 (DPTHP-1) yang berlangsung selama tanggal 22 September hingga 28 Oktober 2018.

Tahapan ini terdiri atas 3 rangkaian kegiatan, yaitu: (1) pencermatan DPTHP-1; (2) sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP); dan (3) menerima tanggapan masyarakat terhadap DPTHP-1.

“Hari ini KPU Kota Bima akan melaksanakan rangkaian kedua, yaitu sosialisasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) yang petugasnya akan kita lepas bersama-sama untuk turun ke masyarakat”, jelasnya.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memetakan dan melindungi hak pemilih pada Pemilu tahun 2019.

Dalam arahannya, Staf Ahli Walikota Bima meminta agar para petugas memperhatikan prinsip ketelitian dan kecermatan dalam memetakan pemilih hingga ke tingkat paling bawah.

Ditekankannya, masalah validitas data pemilih memang perlu mendapat perhatian lebih dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Banyak hal yang bisa mengganggu validitas data pemilih, antara lain bencana alam yang mengakibatkan korban jiwa, kendala pada perekaman data dan pencetakan e-KTP, hingga data pemilih ganda.

“Kita berharap keberadaan GMHP dapat berkontribusi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih agar tak ada satu pun pemilih yang tidak terakomodasi. Saya juga mengajak partai politik agar aktif mengajak masyarakat untuk merekam data kependudukannya, karena mungkin saja di beberapa kawasan masih ditemukan ada masyarakat yang enggan untuk mendata dirinya”, katanya.

Ia pun berharap kegiatan ini mampu menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama untuk berperan aktif menyukseskan Pemilu tahun 2019, sesuai dengan tugas fungsi dan kapasitas masing-masing lembaga.(M)