Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD 2019 dan Jawaban Walikota
Bima,
Media NTB - Kamis, 22 November 2018, DPRD Kota Bima
melaksanakan dua Rapat Paripurna. Pada Kamis sore, agenda Rapat adalah
Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bima terhadap Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2019.
Sementara pada Kamis malam,
Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Jawaban Walikota atas Pemandangan Umum
Fraksi-Fraksi DPRD, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH,
didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH. Penjelasan Walikota disampaikan oleh
Plt. Asisten III Setda Kota Bima Drs. H. Azhari, M.Si.
Hadir unsur Forum Koordinasi
Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah
Kota Bima.
Mewakili Walikota, Plt.
Asisten III menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota
DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2019.
Pemandangan umum
Fraksi-Fraksi Dewan memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagai
bahan evaluasi dalam upaya memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah yang lebih
efektif, efisien, dan transparan.
“Pemerintah Kota Bima
menerima dengan baik kritik dan saran yang disampaikan sebagai bahan
penyempurnaan Raperda APBD Kota Bima tahun 2019. Kritik dan saran tersebut akan
segera ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pengabdian dan pelayanan
kepada masyarakat”, kata Plt. Asisten III.
Beberapa usul saran dan
pertanyaan Fraksi-Fraksi Dewan antara lain: (1) Fraksi Partai Amanat Nasional,
Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Gokar, Fraksi PPP, dan Fraksi Demokrasi
Berkeadilan memberikan masukan terkait penataan data honorer kategori II (K2).
Plt. Asisten III menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima saat ini memang sedang
melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer K2 aktif pada semua OPD
lingkup Pemerintah Kota Bima.
(2) Terhadap saran yang
disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar agar penyusunan belanja daerah
disusun sceara proporsional serta memperhatikan capaian kinerja OPD, maka
Pemerintah Kota Bima menyampaikan bahwa saran tersebut tetap menjadi perhatian
untuk penyempurnaan dalam tahapan penyusunan APBD Tahun 2019.
(3) Fraksi Partai Demokrasi
Berkeadilan dan Fraksi Partai Kebangkitan Nasional menyampaikan saran terkait
perlunya alokasi anggaran bagi upaya pencegahan dan mitigasi bencana banjir dan
penyediaan air bersih. Pemerintah Kota Bima menyampaikan bahwa saran tersebut
akan diperhatikan sesuai dengan skala kebutuhan prioritas, kewenangan penanganan
dan kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah Kota Bima juga
berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah sesuai
potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat.
(4) Partai Gerindra, Fraksi
PDI Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi Demokrasi Berkeadilan dan Fraksi Kebangkitan
Nasional juga menyampaikan saran terkait peningkatan pendapatan asli daerah.
Hal ini memang menjadi prioritas dan perhatian serius Pemerintah Kota Bima.
Untuk tahun 2019, Pemerintah
Kota Bima telah menargetkan kenaikan PAD secara signifikan melalui langkah
penyiapan regulasi, pendataan dan pemetaan secara terukur pada beberapa objek
pajak dan retribusi seperti PBB, parkir khusus, parkir tepi jalan dan pelayanan
persampahan.
“Apabila masih terdapat usul
saran ataupun masukan dari Fraksi-Fraksi Dewan yang belum terakomodir, maka
akan menjadi catatan dan bahan untuk pembahasan pada sidang berikutnya”,
pungkas Plt. Asisten III.(M)
Post a Comment