Header Ads

Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD 2019 dan Jawaban Walikota



Bima, Media NTB - Kamis, 22 November 2018, DPRD Kota Bima melaksanakan dua Rapat Paripurna. Pada Kamis sore, agenda Rapat adalah Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bima terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.



Sementara pada Kamis malam, Rapat Paripurna beragendakan Penyampaian Jawaban Walikota atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, didampingi Wakil Ketua Sudirman DJ, SH. Penjelasan Walikota disampaikan oleh Plt. Asisten III Setda Kota Bima Drs. H. Azhari, M.Si.



Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.



Mewakili Walikota, Plt. Asisten III menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2019.



Pemandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan memiliki arti yang sangat penting dan strategis sebagai bahan evaluasi dalam upaya memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien, dan transparan.



“Pemerintah Kota Bima menerima dengan baik kritik dan saran yang disampaikan sebagai bahan penyempurnaan Raperda APBD Kota Bima tahun 2019. Kritik dan saran tersebut akan segera ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat”, kata Plt. Asisten III.



Beberapa usul saran dan pertanyaan Fraksi-Fraksi Dewan antara lain: (1) Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Gokar, Fraksi PPP, dan Fraksi Demokrasi Berkeadilan memberikan masukan terkait penataan data honorer kategori II (K2). Plt. Asisten III menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bima saat ini memang sedang melakukan verifikasi dan validasi data tenaga honorer K2 aktif pada semua OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.



(2) Terhadap saran yang disampaikan oleh Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Fraksi Partai Golkar agar penyusunan belanja daerah disusun sceara proporsional serta memperhatikan capaian kinerja OPD, maka Pemerintah Kota Bima menyampaikan bahwa saran tersebut tetap menjadi perhatian untuk penyempurnaan dalam tahapan penyusunan APBD Tahun 2019.



(3) Fraksi Partai Demokrasi Berkeadilan dan Fraksi Partai Kebangkitan Nasional menyampaikan saran terkait perlunya alokasi anggaran bagi upaya pencegahan dan mitigasi bencana banjir dan penyediaan air bersih. Pemerintah Kota Bima menyampaikan bahwa saran tersebut akan diperhatikan sesuai dengan skala kebutuhan prioritas, kewenangan penanganan dan kemampuan keuangan daerah.



Pemerintah Kota Bima juga berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pembangunan pada seluruh wilayah sesuai potensi yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat.



(4) Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PPP, Fraksi Demokrasi Berkeadilan dan Fraksi Kebangkitan Nasional juga menyampaikan saran terkait peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini memang menjadi prioritas dan perhatian serius Pemerintah Kota Bima.
Untuk tahun 2019, Pemerintah Kota Bima telah menargetkan kenaikan PAD secara signifikan melalui langkah penyiapan regulasi, pendataan dan pemetaan secara terukur pada beberapa objek pajak dan retribusi seperti PBB, parkir khusus, parkir tepi jalan dan pelayanan persampahan.



“Apabila masih terdapat usul saran ataupun masukan dari Fraksi-Fraksi Dewan yang belum terakomodir, maka akan menjadi catatan dan bahan untuk pembahasan pada sidang berikutnya”, pungkas Plt. Asisten III.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.