Header Ads

Wajah Oligarki di Balik Mimpi Visi Misi Bima Ramah



Bima, Media NTB - Akhir-akhir ini, gerakan kaum muda perlahan mulai menggeliat kembali seiring dengan meluasnya kekecewaan masyarakat pada rezim penguasa Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Drs. H. Dahlan H. M. Noer sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima di Pemerintah Kabupaten Bima.



Namun Meski sifatnya masih sporadis dan mengusung isu yang berbeda-beda, alurnya mulai jelas pemuda merasa jenuh, skeptis bahkan pesimis pada pemerintahan Dinda-Dahlan yang sudah berjalan, selama hampir 3 tahun namun belum ada perubahan yang signifikan, pada postur daerah Kabupaten Bima saat ini. Ungakap Ismadin sebagai Ketua BEM STISIP Mbojo Bima. Rabu (28/11).



Lanjut Ketua BEM, Orientasi kekuasaan Dinda-Dahlan lebih mengarah kepada politik pencitraan dan politik elitis, sehingga menempatkan rakyat sebagai pemilik mandat di wilayah pinggiran, Bima RAMAH (Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal) merupakan formulasi Visi-Misi yang sampai detik ini, belum dirasakan efektivitasnya dalam meyelesaikan problem kesenjangan sosial maupun ketimpangan sosial yang ada di Kabupaten Bima.



“Terlebih lagi pemimpin di Kabupaten Bima ini lebih sibuk bercengkraman dalam zona nyaman elit politiknya ketimbang memikirkan nasib rakyatnya yang membutuhkan sentuhan hangat dari pemimpinya. Dengan demikian tidaklah heran jika masih banyak terlihat wajah kemiskinan yang dialami masyarakat Kabupaten Bima”. Terangnya.



Bahkan meningkatnya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merajalela, pembabatan liar yang menggunduli hutan lindung di mana-mana, harga bawang merah yang turun drastis padahal komuditas ini termasuk yang unggulan di Bima, peredaran narkoba yang sulit dibendung, belum lagi eskalasi konflik semakin meluas hampir di seluruh wilayah Kabupaten Bima.



“Pertanyaanya adalah tindakan serta langkah apa yang di ambil oleh pemimpin daerah dalam hal menangani masalah-masalah tersebut. Bupati dan Wakil Bupati hanya sibuk pada politik pencitraan yang bertentangan dengan (Askestisme Politik). Perilaku pemimpin seperti ini berimbas pada mengabaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan tugas sebagai corong legal masyarakat Kabupaten Bima”. Tegasnya.



Diakuinya. Dulu, belum genap satu tahun masa kepemimpinannya, masyarakat sudah dikejutkan dengan isu yang beredar luas bahwa ada konspirasi atau persekongkolan dalam merombak pejabat yang menduduki Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Bima. Kebijakan politiknya yang kontroversial ini, menuai banyak polemik dan banyak kecaman dari berbagai macam kalangan, baik dari aktivis, mahasiswa, LSM, skademi dan lain lain.



Perombakan struktur pejabat OPD yang akhir-akhir ini dilakukan oleh Bupati Bima kian meneguhkan dominasi kaum elit politik dan sarat berbau transaksional atau jual beli jabatan. Artinya bahwa yang memiliki modal dan jaringanlah yang besar peluang untuk bisa mendapatkan posisi atau jabatan di struktur pejabat pada OPD-OPD yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Bima.



“Sehingga, wajar saja jika postur birokrasi berwajah oligarki dan menempatkan pejabat dengan hubungan nepotisme menyebabkan sumbatan kebijakan yang fokus menyelesaikan persoalan rakyat. Namun hanya mengamankan kepentingan pundi-pundi ekonomi dibalik nilai APBD Pemkab Bima yang hampir Rp2 triliun saat ini”.Ujarnya.



Sekarang, kaum muda harus meneguhkan kembali arah politiknya agar tetap memberi kontribusi bagi pemerintah dan rakyat di Kabupaten Bima yang kita cintai. Tutupnya.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.