Anggota VI BPK RI Sampaikan Pengarahan Tata Kelola Keuangan Negara dan Daerah
Bima,
Media NTB - Senin, 3 Desember 2018, bertempat di Gedung
Paruga Nae Convention Hall, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Bima menggelar Kuliah dengan tema “Tata Kelola Keuangan Pada Pemerintah
Kota Bima untuk Kemakmuran Rakyat”.
Kuliah dihadiri oleh
Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, Wakil Walikota Feri Sofiyan, SH, unsur
FKPD Kota Bima, Anggota DPRD Kota Bima, Sekda Kota Bima, para Asisten Setda,
pimpinan OPD, Camat dan Lurah, pejabat penatausahaan keuangan serta bendahara
lingkup Pemerintah Kota Bima.
Walikota dalam sambutannya
menyampaikan ucapan selamat datang kepada Prof. Harry Azhar Azis, M.A, Ph.D.
yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan materi pada kuliah tata kelola
keuangan negara dan daerah.
Tujuan penyelenggaraan
kuliah umum ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada para pejabat
struktural maupun pejabat fungsional terkait, tentang keuangan daerah yang
harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien,
ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
“Yang perlu mengetahui tata
pengelolaan keuangan bukan hanya pimpinan perangkat daerah. Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara juga perlu mengetahui, sehingga
penyalahgunaan pengelolaan keuangan dapat dikurangi. Dengan mengetahui
pengelolaan keuangan, secara berkelanjutan kita dapat melakukan perencanaan
pengelolaan keuangan dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang direncanakan”,
kata Walikota.
Indikator utama untuk
mengukur kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah ketepatan
penyelesaian penyusunan APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan kualitas opini hasil pemeriksaan
BPK.
Terhadap berbagai aspek
tersebut, Walikota menyatakan Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus
melakukan upaya perbaikan.
Walikota pun menyampaikan
apresiasi kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu hadir pada acara
tersebut untuk memperbaiki kualitas tata kelola keuangan pada lingkungan kerja
masing-masing.
Anggota VI BPK RI dalam
arahannya mengatakan bahwa pengelolaan keuangan Negara harus dilakukan dengan
benar dan berorientasi sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. “Dalam
pengelolaan keuangan harus mengacu kepada tiga sifat yakni (1)Terbuka; (2)
Tanggungjawab; dan (3) Digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”,
ujarnya. Kebijakan ekonomi harus dirancang untuk mensejahterakan rakyat, bebas
dari kemiskinan dan pengangguran.
Menurut data BPS Kota Bima,
tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bima pada tahun 2017 sebesar 3,51%.
Artinya TPT di Kota Bima lebih baik jika dibandingkan dengan nasional yang
TPTnya mencapai 5,50% pada 2017. Namun demikian pada periode yang sama
tingkatan penduduk berpendidikan SMA memiliki TPT tertinggi dibanding tingkatan
pendidikan lainnya, yakni mencapai 7,03%.
“Ini menunjukkan bahwa baik
secara nasional atau di Kota Bima, TPT untuk tingkatan penduduk berpendidikan
SMA masih menyumbang persentase tertinggi dibanding tingkatan pendidikan
lainnya”, kata anggota VI BPK RI.
Sementara untuk ketimpangan
(gini ratio) Kota Bima pada 2017 sebesar 0,39 atau naik 0,03 poin dari 2016
sebesar 0,36. Namun demikian gini ratio tersebut masih lebih rendah 0,01 poin
jika dibandingkan nasional yang mencapai 0,391 pada 2017. Tidak berbeda dengan
gini ratio, persentase kemiskinan Kota Bima pada tahun 2015 mengalami kenaikan
0,11 % dari 9,74% pada tahun 2014 menjadi 9,85% pada tahun 2015.
Untuk mempercepat
pengentasan kemiskinan dan mempersempit ketimpangan tersebut, Prof. H. Harry
Azhar Aziz, M.A., Ph. D, menyarankan stakeholder Pemerintah Kota Bima untuk
bijak menggunakan APBD, karena APBD merupakan kebijakan Fiskal pemerintah
daerah yang tujuannya untuk memakmurkan rakyat.
“APBD harus pro rakyat yang
artinya manfaat pengelolaan keuangan daerah harus dirasakan benar oleh
masyarakat. APBD harus bisa menciptakan kesempatan kerja, pengurangan
kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan kualitas pembangunan
manusia yang berdaya saing tinggi”, ujarnya.
Pada akhir kuliahnya Prof.
H. Harry Azhar Aziz, M.A., Ph. D, menaruh harapan kepada Walikota Bima agar
peduli dan memperhatikan dengan baik kesejahteraan masyarakatnya. “Semakin
berkurang warga miskin, maka semakin makmur Negara atau daerah tersebut”, tutupnya.(M)
Post a Comment