Wagub NTB: Kunci Menyelenggarakan Good Governance Adalah Niat

Bima, Media NTB - Kunci dalam menjalankan suatu komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance adalah niat. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah M.Pd saat menghadiri Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB dari Dr. Ayi Riyanto, Ak.,M.Si.,CA, CPMA, QIA kepada Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, S.E., M.B.A., Ph.D, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Selasa, (11/12/18).

Wagub menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin selama ini antara Pemerintah Provinsi dan Kepala BPKP. "Tidak akan terlupakan bagaimana kita tau kinerja dari Bapak Ayi Riyanto selama ini, dimana banyak pencapaian maksimal dalam mengawal pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diperoleh. Termasuk sinerginya dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik," ujar Wagub NTB Hj. Rohmi.

Ummi Rohmi, sapaan akrab Wagub itu, menegaskan pula bahwa dirinya bersama gubernur memiliki komitmen tinggi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang good governance. Untuk itu, Ia berharap kerjasama yang lebih baik lagi dari Kepala BPKP yang baru.

"Saya berharap, semoga bapak Ayi Riyanto mendapatkan keberkahan di tempat bertugas yang baru dan terima kasih atas pengawalan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kepada Bapak Agus Puruhitaarga saya berharap kita dapat bersinergi ke depan dalam bersama-sama menyelenggarakan pemerintahan yang lebih baik ke depan," tutup Hj. Rohmi.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BPKP Dadang Kurniawan mengatakan bahwa, akuntabilitas adalah pondasi agar pelaksanaan pembangunan senantiasa berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi rakyat.

Pencapaian sampai dengan saat ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 9 Pemda dari 11 Pemda telah mampu mencapai maturitas SPIP level 3, termasuk diantaranya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pencapaian maturitas SPIP Level 3 bukan hanya atas keberhasilan BPKP Perwakilan NTB semata, namun lebih dikarenakan adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dan seluruh jajarannya.

"Kami sangat mendukung komitmen bapak Gubernur dan seluruh jajaran untuk mewujudkan good governance dan clean government. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, BPKP akan berkontribusi dalam bentuk pelaksanaan pengawalan akuntabilitas, yang tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan kegiatan, namun sinergi dapat dimulai sejak saat perencanaan," ujar Dadang.

Acara dilanjutkan dengan penandatanganan naskah serah terima jabatan Kepala BPKP yang disaksikan oleh Ibu Wakil Gubernur dan penyerahan buku memori jabatan dari Kepala BPKP lama kepada Kepala BPKP yang baru.(M)