Kilas Balik Tiga Tahun Kepemimpinan IDP-DAHLAN di Kabupaten Bima

Oleh: Ardiansyah (Zangaji Sape), Kordinator Nasional Poling dan Surfei NTB

2016 silam, Hj Indah Damayanti Putri-Drs H Dachlan M Noer dilantik dan memangku jabatannya. Sejak 2016, keduanya berkinerja untuk pembangunan Darah, baik memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima. Dalam membangun daerah kedepan Hj Indah Damayanti Putri-Drs H Dachlan M Noer tentu memiliki mimpi besar dan mimpi itu tertuang dalam visi BIMA RAMAH sebagai penujuk jalan kemana arah kabupaten bima sehingga mencapai tujuan yang benar dan terarah.

Visi Pemerintah Kabupaten Bima “Terwujudnya Kabupaten Bima yang Ramah, yaitu Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal.” Visi pembangunan Kabupaten Bima tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan :

1. Meningkatkan masyarakat yang berkualitas melalui penerapan nilai-nilai religius dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Mewujudkan masyarakat yang aman tertib dan nyaman dengan mengedepankan penegakan supermasi hukum.

3. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian ekonomi masyarakat, dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran didukung tersedianya sarana dan prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Meningkatkan kemampuan, kejujuran aparatur pemerintah dengan mengedepankan rasa tanggungjawab melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

5. Membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Apakah tiga tahun ini IDP-DAHLAN bekerja dengan serius dan giat demi Kabupaten Bima yang RAMAH atau sebaliknya, melempem tak berdaya. Kalau ditelisik lebih jauh banyak hal yang belum kita rasakan dari visi dan misi IDP-DAHLAN selama tiga tahun ini.

Dari tahun ke tahun rakyat Kabupaten Bima belum merasakan kesejahteraan hidup. Semua di karenakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat di kalangan bawah. Akibat kurangnya perhatian pemerintah, masyarakat pun ada yang terlantar. Sebenarnya ada banyak hal yang harus pemerintah lakukan untuk rakyat. Contohnya di lihat dari kemiskinan, kependudukan, pengangguran pendidikan, social, budaya, hukum, dan lain-lain. Sebagai masyarakat kita sudah memberikan kepercayaan dan amanah untuk pemerintah. Hanya saja perhatian pemerintah terhadap rakyatnya sangat minim dan diselewengkan oleh pemerintah.

Mencari pekerjaan di sana sini sangat susah. Hanya untuk membiayai pendidikan si penerus bangsa, orang tua harus ekstra keras bekerja menantang ganasnya ombak lautan dengan perahu tak berteknologi moderen, mengembalakan ternak di alam rimba tak bertapal batas serta panasnya matahari dan ganasnya hama bawang merah dengan harapan harga panen yang membumbung tinggi serta teknologi yang diharapkan datang dari kecerdasan pemimpin justru jadi mimpi buruk rakyat petani kabupaten bima. Masyarakat kalangan bawah saat ini hanya menunggu bukti dari pemerintah. Sampai kapankah rakyat harus menunggu bukti itu? jawabanya tidak ada yang tau. Karena dilihat dari kenyataan yang ada saat ini rakyat belum mengalami perubahan dan belum merasakan hasil kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan IDP-DAHLAN. Sebagian masyarakat Kabupaten Bima yang setiap harinya bekerja dari pagi sampai malam atau bahkan bertemu pagi lagi, mereka tidak pernah mengeluh walaupun penghasilan yang didapat tidak seberapa dibandingkan fasilitas gedung pemerintahan yang memakan dana sampai milyaran rupiah.

Reformasi Birokrasi yang diagungkan ternyata belum dapat mencapai tujuan dan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Alasanya sangat mudah ditebak, bukan programnya melainkan orangnya atau individunya. Bahasa ‘keren’ nya, “not the governance but the government”. Akibatnya, pelayanan publik yang belum transparan membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ‘anjlok’. Seharusnya, orang yang tepat berada di posisi yang tepat dan memiliki pekerjaan yang tepat pula. Mari kita perhatikan seksama penempatan pejabat! Ada seorang kepala dinas yang lebih dari 10 tahun menjabat di dinas yang sama, ada pejabat yang tersandung kasusus korupsi masih dipertahankan dan ada kepala dinas yang sebelumnya menempati kepala dinas pariwisata di rotasi ke kepala dinas perhubungan. Apalagi pejabat publik yang rangkap jabatan, bukankah begitu?

Peningkatan sumberdaya manusia yang rligius melalui penerapan nilai-nilai agama lewat terobosan program-program nyata masih sangat kurang, program-program yang berulang-ulang seperti MTQ, jum’at khusuk semua itu menandakan kepemimpinan IDP-DAHLAN tidak memliki kreatifitas penerobosan program. IDP-DAHLAN harus mampu merubah cara pandang dalam merumuskan program penanaman nilai religius lebih khusus dikalangan generasi muda, dunia pendidikan merupakan awal dari penanaman nilai-nilai religius seharusnya IDP-DAHLAN membuat kebijakan yang terarah didunia pendidikan sebagai pondasi generasi kedepannya. IDP-DAHLAN sebagai pemimpin yang muslim seharusnya lebih banyak berpihak pada peningkatan kualitas pedidikan pada pondok-pondok pesantren sehingga kedepannya menciptakan generasi islami. Kebijakan IDP-DAHLAN harus juga mampu mendorong gerakan-gerakan islami dilingkungan masyarakat mulai dari magrib mengaji di setiap mesjid langgar dan mushola dengan memberikan insentif kepada guru-guru ngaji yang ada di desa-desa.

Hampir setiap kebijakan dan keputusan dilakukan tanpa kajian atau penelitian. Pun ada kajiannya, namun kebijakan dan keputusan itu tidak mengacu pada kajian alias hanya sedikit saja. Terkesan pemerintah membuat keputusan dan kebijakan dengan perasaan (emosi) sesaat. Faktanya, kebijakan terhadap ekonomi mikro dengan di keluarkannya peraturan bupati tentang pasar moderen dan memberikan ijin operasi kepada retail besar (alfa mart) yang akan menggilas pasar tradisional dan toko-toko rakyat kecil. Tidak ada kajian bagaimana meningkatkan sarana pasar tradiniosnal, proteksi terhadap usaha kecil rakyat yang lebih efektif, aplikatif dan ilmiah, sehingga menandakan kepemimpinan IDP-DAHLAN terkesan sembrawut dan tanpa basis ilmiah.

Tiga tahun kepemimpinan IDP-DAHLAN untuk bidang kesehatan masih banyak yang kelemahan mulai dari pelayanan kesehatan di RSUD kabupaten masih sembrawut dan belum sangat maksimal, fasilitas alat kesehatan dan gedung kesehatan mulai dari posyandu hingga RSUD yang layak bagi pasien belum juga ada, ketesediaan obat hingga ketersediaan dokter-dokter spesialis belum mampu diwujudkan oleh IDP-DAHLAN. Berbagai persoalan bidang kesehatan mulai dari kepulangan pasien akibat tidak memiliki biaya berobat hingga kepulangan mayat dengan ojek menjadi presiden buruk dunia kesehatan kabupaten bima, serta ditandai dengan banyaknya pasien yang merujuk berobat keluar daerah menandakan ketersediaan-keteresediaan bidang kesehatan belum mampun diwujudkan IDP-DAHLAN.

Kelemahan tiga tahun kepemimpinan IDP-DAHLAN bidang ekonomi adalah penciptaan industri pengolahan hasil sumberdaya serta turunannya, penciptaan kebijakan ekonomi kreatif yang belum juga terarah pada pengurangan pengangguran di daerah, menghadirkan investasi bidang industri besar yang membuka lapangan pekerjaan serta sebagai pendongkrak pendapatan daerah tidak juga kunjung ada. Kehadiran teknologi industri dalam mempercepat produksi hanyalah isapan jempol, mempersiapkan sarana pra sarana serta jejaring pemasaran hasil pertanian terutama bawang merah tidak terwujud. BUMD sebagai market tidak juga kunjung optimal, IDP-DAHLAN harus berani mengambil kebijakan merombak BUMD yang ada mereformasi sistem dan kinerja BUMD sebagai market sehingga BUMD memiliki peran lebih dalam pemasaran hasil panen dan akan menciptakan percepatan perekonomian dan iklim pemasaran yang baik bagi hasil sumberdaya yang sudah di produksi. Infrastruktur jalan sebagai salah satu syarat percepatan jalur transportasi hasil panen jugapun masih kurang terlihat di desa mawu kecamatan ambalawi jalan yang menghubungkan masyarakat dengan lahan pertaniannya yang kurang lebih puluhan kilo meter rusak parah dan bahkan jembatan penghubung tidak ada, ini mengakibatkan sala satu dusun di pedalam terisolir jauh dari kata maju apalagi berkembang.

Bagaimana mampu IDP-DAHLAN mewujudkan mimpi membangun masyarakat yang maju, mandiri, dan berdaya saing dalam waktu satu tahun kedepan?? Tentu jawabannya mustahil sebab masih banyak pekerjaan rumah IDP-DAHLAN yang belum mampu dilselesaikan serta masih banyak janji-janji politik IDP-DAHLAN yang belum terealisasi. Dalam menghadapi tahun politik di 2020 kebijakan IDP-DAHLAN akan lebih banyak pada pencitraan politik dibanding kebijakan yang berpihak pada masyarakat ini realitas politik alam demokrasi kita, harapan besar apa yang akan kita titipkan lagi pada kedua figur pemimpin ini?? Jika masih ada harapan masihkah rakyat menitipkan harapan itu?? Sementara di priode sebelumnya harapan-harapan itu hanyalah mimpi bagi rakyat kabupaten bima.

Doa syukuran 3 tahun IDP-DAHLAN menjadikan acara ini sebuah seremoni resmi mendoakan keterpurukan kabupaten bima dalam kepemimpinan IDP-DAHLAN, pertannyaannya maukah kita mendoakan keterpurukan daerah sendiri?? Renungkan dan dalami.....