Asisten II Setda Kota Bima: Kata Kunci Perencanaan adalah Inovasi

Bima, Media NTB - “Kata kunci peningkatan kinerja perencanaan pembangunan adalah inovasi”, demikian ditekankan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima Drs. H. Alwi Yasin, M.AP, saat membuka Forum Perangkat Daerah Tingkat Kota Bima yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) pada Kamis, 21 Maret 2019, di aula Kantor Walikota.

Forum Perangkat Daerah ini mengangkat tema: “Harmonisasi Perencanaan Partisipatif dan Teknokratif Menuju Perencanaan yang Berkualitas tahun 2020”.

Hadir anggota DPRD Kota Bima H. Taufik, pimpinan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Bima beserta Sekretaris dan/atau Kasubbag Program, para Camat dan Lurah.

Kepala Bappeda Litbang Kota Bima Ir. Darwis menjelaskan, Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan yang ditempuh sebelum dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Forum Perangkat Daerah dimaksudkan untuk membahas rancangan rencana kerja (renja) Perangkat Daerah, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan renja Perangkat Daerah Kota Bima, yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait.

Tujuan dari Forum Perangkat Daerah adalah: (1) menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan; (2) mempertajam indikator serta target program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (3) menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan (4) menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

Melalui Forum ini diharapkan adanya sinergi perencanaan yang terpadu antara Perangkat Daerah dengan hasil-hasil Musrenbang Kecamatan, sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

Sementara itu, Asisten II menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian yakni (1) Visi dan misi RPJMD 2018-2023 harus menjadi acuan bersama rembuk hari ini; (2) ketersediaan data yang akurat untuk menetapkan policy; serta (3) perumusan cara yang efektif untuk mencapai tujuan.

Kinerja perencanaan harus mengedepankan inovasi. Dirinya mencontohkan Kota Makassar yang mengajukan 100 inovasi perencanaan dan 30 diantaranya disetujui oleh Pemerintah pusat sehingga mendapatkan daerah tersebut mendpatkan Dana Insentif Daerah paling tinggi.

Ia pun meneruskan arahan Walikota bahwa ada 9 bidang prioritas pembangunan untuk ditingkatkan, yakni: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pembangunan budaya, (4) peningkatan ekonomi masyarakat, (5) penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, (6) reformasi birokrasi, (7) pemantapan infrastruktur dan perumahan rakyat, (8) penanggulangan bencana, dan (9) pembangunan keagamaan.

“Saya ucapkan selamat berdiskusi. Semoga kegiatan ini membawa hasil sesuai yang diharapkan serta mampu menghasilkan rumusan perencanaan yang efektif dan bermanfaat”, tutup Asisten II.

Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi yang dipandu Kepala Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Bappeda Litbang Kota Bima Jefris, SE, M.Si.(M)