Sekda Kota Bima Hadiri Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Forsesdasi 2019
Bima,
Media NTB - Sekda Kota Bima Drs. H. Mukhtar, MH,
menghadiri Rakornas Implementasi Reformasi Birokrasi dan Forum Sekretariat
Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2019 di Kota Balikpapan Provinsi
Kalimantan Timur.
Kegiatan akan berlangsung
selama 3.hari, yakni tanggal 20-22 Februari 2019.
Rakornas dibuka oleh
Mendagri Tjahyo Kumolo di Gedung Dome Balikpapan. Mendagri dalam sambutannya
mengatakan bahwa salah satu genda nasional saat ini adalah percepatan
pelaksanaan reformasi birokrasi. Sekda memiliki tugas untuk mewujudkan agenda
tersebut.
Lebih lanjut Mendagri
menjelaskan bahwa Sekda mempunyai peran yang sangat vital dan strategis dalam
membantu Kepala Daerah dalam merumuskan visi misi Kepala Daerah melalui
perencanaan yang baik dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, meliputi
DPRD, FKPD, tokoh agama dan tokoh masyarakat, akademisi, pers serta ormas.
Begitu pentingnya reformasi
birokrasi, Tjahyo Kumolo menekankan agar 8 area reformasi birokrasi perlu
mendapat perhatian untuk dibenahi dan dikelola dengan baik, agar birokrasi
kelas dunia dapat terwujud dengan menciptakan ASN handal, meningkatkan
pelayanan publik, prinsip transparan dan akuntabel, serta menerapkan teknologi
dalam tatakelola pemerintahan.
Sekda juga diminta untuk membantu
sosialisasi agar pada Pemilu legislatif, DPD, dan Pilpres dapat tercapai
tingkat partipasi masyarakat yang tinggi.
Selain itu, Sekda diminta
untuk membantu mencegah racun-racun demokrasi, yakni politik uang, ujaran
kebencian, isu SARA dan hal-hal lain yang dapat menggangu proses demokrasi.
Pada akhir sambutannya,
Mendagri berpesan agar daerah dapat mengatasi masalah sosial berupa kematian
ibu dan anak, stunting, kemiskinan, minimnya sanitasi, kurang air bersih, dan
lingkungan kumuh.
Rakornas implementasi
birokrasi dan rakernas Forsesdasi tahun ini dihadiri oleh Sekda
provinsi/kota/kabupaten se-Indonesia, Sekwan, Inspektur, Kepala Biro dan Kabag
Organisasi se-Indonesia yang berjumlah lebih kurang 3 ribu peserta.
Tema yang diusung adalah
"percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tatakelola
pemerintahan kelas dunia 2025 melalui inovasi pelayanan publik dan pencegahan
korupsi" dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN RB, KASN, dan
KPK.(M)
Post a Comment