Sosialisasi Program PKB Bagi Kepala dan Guru TK se-Kota dan Kabupaten Bima
Bima,
Media NTB - Sosialisasi Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) bagi Kepala dan Guru Taman Kanak-Kanak Se-Kota dan
Kabupaten Bima tahun 2019 digelar di Gedung Seni dan Budaya pada Senin, 25
Februari 2019.
Sosialisasi dibuka oleh Asisten
II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Alwi Yasin, M. AP. Hadir Ketua PGRI
Provinsi NTB Drs. H. M. Ali H. A Rahim, Ketua PGRI Kota Bima Drs. H. Sudirman
Ismail, M. Si, Kepala P4TK dan PLB Bandung, Ketua IGTKI Provinsi NTB, Kepala
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Kabupaten Bima, Ketua IGTKI Kota dan
Kabupaten Bima, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bima serta perwakilan PT. Erlangga.
Ketua Panitia Dra. Kalsum
melaporkan, sosialisasi diikuti 435 peserta yang berasal dari Kota dan
Kabupaten Bima, meliputi guru PNS dan Non PNS yang telah menerima tunjangan
profesi guru maupun yang belum menerima tunjangan profesi guru namun pernah
mengikuti uji kompetensi guru.
Tujuannya, untuk memberikan
gambaran secara umum tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan
dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui
peningkatan kompetensi baik pedagogik maupun profesional.
Selain itu, untuk
meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai
tenaga profesional sekaligus untuk menunjang pengembangan karir guru.
Asisten II dalam sambutannya
menyampaikan, upaya peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan tetapi
juga tanggungjawab asosiasi profesi, satuan pendidikan, masyarakat dan
tanggungjawab guru itu sendiri.
Dilandasi pandangan
tersebut, maka program PKB di PPPPTK dan PLB tidak hanya menitikberatkan pada
terselenggaranya kegiatan, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah
menumbuhkan kesadaran bahwa upaya meningkatkan kemampuan profesional guru dan
tenaga kependidikan, merupakan sebuah kebutuhan bukan sekedar kewajiban.
"Oleh karena itu,
posisi GTK seharusnya tidak dalam posisi menunggu pemerintah pusat atau
pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program peningkatan kompetensi, akan
tetapi lebih proaktif terhadap upaya peningkatan profesional", kata Asisten
II.
Selain itu, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan juga memegang peran penting bagi terselenggaranya program PKB
ini, baik melalui APBD maupun melalui fasilitasi terhadap inisiasi yang
dilakukan GTK untuk program peningkatan kompetensi. Demikian juga dengan
asosiasi profesi dan satuan pendidikan, memiliki kewajiban dan tanggung yang
sama untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
"Dibutuhkan SIKOIN
(Sinergi, Komitmen, Integritas) sekaligus kerjasama yang baik antar seluruh
elemen atau stakeholders kependidikan untuk peningkatan profesionalitas
guru", ujar Asisten II.
Ketua PGRI Provinsi NTB
mengajak para guru TK untuk selalu menjaga kebersamaan karena dengan
kebersamaan akan menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat di antara sesama juga
menjadi sumber ilmu.
"Kebersamaan akan
merekatkan tali silaturrahim, yang membuat kita semakin solid, tetapi yang
utama kebersamaan itu adalah sumber dari segala ilmu", ucapnya.
Selain itu, ia juga tidak
membedakan antara guru PNS dan Non PNS. "Guru PNS dan Guru non PNS
mempunyai Kualifikasi dan Kompetensi yang harus sama-sama dimiliki. Mereka juga
mempunyai fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Yang berbeda hanya
pendapatan atau penghasilan", jelas Ketua PGRI Provinsi NTB.
Ia juga berkomitmen berjuang
untuk guru masa depan dan masa depan guru. "Maksudnya guru masa depan
adalah guru yang mampu membekali peserta didik dengan ilmu, iman dan takwa,
sedangkan masa depan guru yaitu kesejahteraan yang menjadi haknya",
pungkasnya.(M)
Post a Comment