Sosialisasi Program PKB Bagi Kepala dan Guru TK se-Kota dan Kabupaten Bima



Bima, Media NTB - Sosialisasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) bagi Kepala dan Guru Taman Kanak-Kanak Se-Kota dan Kabupaten Bima tahun 2019 digelar di Gedung Seni dan Budaya pada Senin, 25 Februari 2019.



Sosialisasi dibuka oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Drs. H. Alwi Yasin, M. AP. Hadir Ketua PGRI Provinsi NTB Drs. H. M. Ali H. A Rahim, Ketua PGRI Kota Bima Drs. H. Sudirman Ismail, M. Si, Kepala P4TK dan PLB Bandung, Ketua IGTKI Provinsi NTB, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota dan Kabupaten Bima, Ketua IGTKI Kota dan Kabupaten Bima, Ketua Dewan Pendidikan Kota Bima serta perwakilan PT. Erlangga.



Ketua Panitia Dra. Kalsum melaporkan, sosialisasi diikuti 435 peserta yang berasal dari Kota dan Kabupaten Bima, meliputi guru PNS dan Non PNS yang telah menerima tunjangan profesi guru maupun yang belum menerima tunjangan profesi guru namun pernah mengikuti uji kompetensi guru.



Tujuannya, untuk memberikan gambaran secara umum tentang program pengembangan keprofesian berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui peningkatan kompetensi baik pedagogik maupun profesional.



Selain itu, untuk meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional sekaligus untuk menunjang pengembangan karir guru.



Asisten II dalam sambutannya menyampaikan, upaya peningkatan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, akan tetapi juga tanggungjawab asosiasi profesi, satuan pendidikan, masyarakat dan tanggungjawab guru itu sendiri.



Dilandasi pandangan tersebut, maka program PKB di PPPPTK dan PLB tidak hanya menitikberatkan pada terselenggaranya kegiatan, akan tetapi yang jauh lebih penting adalah menumbuhkan kesadaran bahwa upaya meningkatkan kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan, merupakan sebuah kebutuhan bukan sekedar kewajiban.



"Oleh karena itu, posisi GTK seharusnya tidak dalam posisi menunggu pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam menyelenggarakan program peningkatan kompetensi, akan tetapi lebih proaktif terhadap upaya peningkatan profesional", kata Asisten II.



Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga memegang peran penting bagi terselenggaranya program PKB ini, baik melalui APBD maupun melalui fasilitasi terhadap inisiasi yang dilakukan GTK untuk program peningkatan kompetensi. Demikian juga dengan asosiasi profesi dan satuan pendidikan, memiliki kewajiban dan tanggung yang sama untuk membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi guru.



"Dibutuhkan SIKOIN (Sinergi, Komitmen, Integritas) sekaligus kerjasama yang baik antar seluruh elemen atau stakeholders kependidikan untuk peningkatan profesionalitas guru", ujar Asisten II.



Ketua PGRI Provinsi NTB mengajak para guru TK untuk selalu menjaga kebersamaan karena dengan kebersamaan akan menumbuhkan rasa solidaritas yang kuat di antara sesama juga menjadi sumber ilmu.



"Kebersamaan akan merekatkan tali silaturrahim, yang membuat kita semakin solid, tetapi yang utama kebersamaan itu adalah sumber dari segala ilmu", ucapnya.



Selain itu, ia juga tidak membedakan antara guru PNS dan Non PNS. "Guru PNS dan Guru non PNS mempunyai Kualifikasi dan Kompetensi yang harus sama-sama dimiliki. Mereka juga mempunyai fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Yang berbeda hanya pendapatan atau penghasilan", jelas Ketua PGRI Provinsi NTB.



Ia juga berkomitmen berjuang untuk guru masa depan dan masa depan guru. "Maksudnya guru masa depan adalah guru yang mampu membekali peserta didik dengan ilmu, iman dan takwa, sedangkan masa depan guru yaitu kesejahteraan yang menjadi haknya", pungkasnya.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.