IDP-DAHLAN Tak Layak 2 Priode

Penulis : Kordinator NaSpol, Ardiansyah (Zangaji Sape)

IDP - DAHLAN 2 priode itu hal wajar bagi pendukung dan loyalis.... Bukan soal asal umi senang atau asal babe senang. Sebagai loyalis wajar menerikan 2 priode karena persoalan dasarnya ada pada siapa dapat apa.

Tapi sebaiknya sebagai loyalis harus mengedepankan pemikiran jernih untuk pembangunan daerah untuk masyarakat kabupaten bima yang sudah memberikan pilihan untuk IDP-DAHLAN.

3 tahun merupakan waktu yg begitu panjang untuk menata bima sesuai visi misi baik tingkat sosial, agama, pendidikan, ekonomi serta sarana penunjang lainnya sebagai hasil dari buah tangan pembangunan kepemimpinan IDP-DAHLAN untuk kabupaten Bima.

Apa Hasil dari 3 Tahun ini??

Kerangka pembangunan jelas sudah tertuang rapi pada rencana-rencana kerja baik jangka pendek, menengah maupun panjang tapi apa hasilnya??

Jonasi pengembangan pariwisata misalnya, sarana dan prasarana apa sebagai penunjang dalam aktifitas ini yg sudah ada?? Kawasan mana yg menjadi ikon pariwisata kab. Bima??

Perencanaan pariwisata tentu ada plus minusnya hingga dalam melakukan penetapan sebuah kawasan yang akan dikembangkan haruslah memgikuti kaidah perencenaan yang matang dan harus ada satu kawasan yang memang menjadi prioritas untuk dikembangkan sebagai pariwisata yang siap go internasional.

Jonasi pengembangan pertanian sarana dan prasarana apa sebagai penunjang peningkatan mutu pertanian dan pendapatan petani?? Sementara pengadaan bibit saja masih terjadi maling teriak maling!!!

Pertanian apa yg menjadi target pemerintah kabupaten bima?? Untuk kawasan pertanian itu dimana saja?? Serta sarana pendukungnya sudah di bangun sesuai rencana sebagai upaya meningkatkan hasil produksi pertanian.

Jonasi pengembangan ekonomi sarana prasarana sebagai penunjang percepatan perekonomian kabupaten bima dimana?? Kota bima contohnya memiliki komplek pasar sebagai pusat perdagangan masyarakat.

Kecamatan woha sebagai wilayah sentra perekonomian yang representatif sejauhmana dibangun oleh pemerintah kabupaten bima selama 3 tahun ini, sebagai ibu kota kabupaten seharusnya pemerintah kabupaten bima sesegera mungkin mempercepat pembanunan baik supra struktur maupun infrastruktor perkotaan baru bukan malah jalan ditempat.

Perikanan dan kelautan, pengembangan kawasan perikanan dan keluatan seduah sejauh mana?? Peningkatan pendapatan dan keamanan nelayanan kabupaten bima harus juga di perhatikan bukan sekedar pengadaan jaring pukat dan sampan yg ujung-ujungnya salah peruntukkannya

Kawasan perikanan dan kelautan tersebar dibeberapa kecamatan upaya pemerintah membangun sarana dan teknologi tidak juga nampak terlihat, ini menandakan keberpihakan pemerintah kabupaten bima nihil.

Jonasi industri pengolahan hasil pertanian peternakan kelautan dan sumberdaya alam lainnya itu dimana?? Pabrik garam beryodium belum ada padahal garam kabupaten bima memiliki sertifikasi nasional dan sampai saat ini petani garam masih mengeluh baik teknologi maupun harga pasca panen ini aneh bukan??

Dimana letak jonasi investasi perindustrian besar contohnya pabrik gula atau jaggung di kabupaten bima??

Ekonomi kreatif yang di banggakan dalam visi bima ramah sudah sejauh mana meningkatkan taraf hidup masyarakatnya???

Sejauh ini pemerintah kabupaten bima dalam mengembangkan ekonomi kreatif belum berpihak buktinya pemerintah kabupaten bima belum mampu membuka akses para pelaku ekonomi kretaif untuk mengakses informasi dan bantuan-bantuan dari Badan Ekonomo Kreatfif nasional serta keberpihakan anggaran daerah dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif itu sendiri.

Selain Badan Ekonomi Kretaif pemerintah pusat juga membabtu pembangunan kantor Pusat Layanan Terpadu KUMKM sebagai sarana pendorong ekonomi mikro didaerah, sarana inipun tidak mampu didatangkan oleh pemerintah kabupaten bima padahal kementrian koperasi di tahun 2019 menyediakan anggaran untuk itu. Ini sebuah kemunduran lobi dari pemerintah kabupaten bima.

Kemana arah pengembaangan Kabupaten Bima?

Kawasan kecamatan woha dimana pusat ibukota kabupaten bima kedepanya tentu akan terjadi pergeseran prilaku pembangunan dan ini berlaku terbalik dengan keadaan sekarang, wilayah pusat ibu kota justru harus didorong menjadi pusat pertumbuhan baru atau kota baru dimana pembangunan perumahan dan jasa akan pesat Kedepannya, sementara di sisilain wilayah ini menyimpan lahan pertanian yang begitu luas dan masyarakatnya mayoritas petani, bila kawasan ini kedepannya tumbuh menjadi kota baru maka resiko kehilangan lahan pertanian dan perubahan prilaku sosial masyarakatnyapun itu sudahlah pasti terjadi.

Kesiapan infrastruktur dan modal sosial dalam menghadapi perkembangan pembangunan pusat ibu kota kabupaten merupakan langkah awal yang haruslah ditanam oleh IDP-DAHLAN, melihat geliat pembangunan sebagai sarana penunjang perkotaan di wilayah kecamatan woha masih sangat minim sehingga bisa dikatan IDP-DAHLAN tidak memiliki target jelas untuk membangun daerah kedepan.

Langkah kongkrit pemerintah kabupaten bima untuk menjawab persoalan dan tantangan ini justru tidak ada sama sekali, pemerintahan IDP-DAHLAN hanya berkutat dipersoalan yang tidak substansi hanya menampakan pencitraan belaka, seharusnya fenomena pencitraan tidak disatukan dengan pembangunan nyata demi kemaslahatan rakyat.

Harapan besar masyarakat kabupaten bima terletak pada pundak IDP-DAHLAN yang diharapkan mampu membangun daerah ini minimal mendekati kata sejahtera. Harapan – harapan itu justru pudar seiring waktu 3 tahun ini, H. Dahlan yang diharapkan sebagai motor penggerak untuk melobi investasi dan pembangunan dipusat justru tidak memiliki taring yang kuat di ibukota negara. IDP yang diharapkan sebagai pimpinan utama yang menahkodai BIMA RAMAH justru sibuk dengan mondar mandir keluar daerah, Kabupaten bima semakin kacau saja tidak memiliki arah prioritas perencanaan pembangunan yang matang.

Belum lagi persoalan-porsoalan internal di birokrasi yang semakin carut marut lihat saja bagaimana kepala dinas pendidikan selama kurang lebih 7 bulan belum juga definitif dan dibuat luntang lantung tidak jelas. Kenapa bisa demikian terjadi? Ini di akibatkan oleh karena pemimpin kabupaten bima tidak memiliki kamampuan dan ketegasan untuk memgambil keputusan. Kepemimpinan macam ini masih mau di lanjutkan??

Sekertaris daerah sebagai pimpinan langsung ASN seharusnya memiliki fungsi yang kuat untuk mendesain dan mengawasi kinerja-kinerja aparatur negara yang berada dibawahnya. Sekertaris daerah yang memiliki fungsi mengkordinasikan penyusunan kebijakan daerah juga haruslah berperan aktif demi mewujudkan cita-cita bersama itu sendiri justru tidak memiliki peran aktif.

Dibagian lain catatan buram juga terjadi, lembaga legislatif yang tidak bisa dipisahkan dari tata pemerintahan juga tidak menampakan keseriusan untuk bersama-sama membangun daerah ini

Justru anggota DPRD sebagai representasi suara rakyat dan mengontrol perjalanan pemerintahan kabupaten bima makin hari semakin mengidap penyakit bisu yang begitu akud, seharusnya peran merekalah untuk mengkritik dan mendorong kabupaten bima kearah yang lebih baik.

Anggota DPRD memiliki hak interpelasi untuk mengefaluasi kinerja-kinerja eksekutif selama perjalanan kepemerintahannya, pembiaran soal kasusu dan persoalan-persoalan daerah telanjang begitu saja didepan mata justru dipertontokan tanpa penyelesaian. Ini pertanda penyakit kebangsaan melekat kuat dalam kehidupan kepemerintahan kita di kabupaten bima ini.

Untuk menjawab persoalan-persoalan ini semua haruslah kaum cendekia merefiu kembali perjalan BIMA RAMAH bukan justru terjerumas dalam lingkaran pembagian kue kekuasaan semata, kewajiban sebagai anak bangsa haruslah ditunjukan dengan sikap jelas dan tegas untuk mengkritik kebijakan dan mendorong pergantian kepemimpinan apabila pemimpin itu tidak memiliki prioritas dan arah pembangunan yang jelas....