Header Ads

LKPJ Bupati Bima Tahun 2018 Diduga Fiktif, Ini Sorotan Ketua HMI STKIP Bima


Bima, Media NTB - Sudah tiga tahun lebih Hj. Indah Damayanti Putri memimpin kabupaten Bima. Dalam kepemimpinannya, diusung Visi Misi Bima Religius, Aman, Maknur, Amanah dan ahandal (RAMAH). Dalam Visi Bima RAMAH terdapat 5 poin penting, namun semuanya masih sebuah narasi yang fiktif.



"Dalam rangka membangun Bima ada beberapa sektor yang masih menjadi tanda tanya. Bahka kita mengkaji serta melakukan diskusi, dan analisi secara academik bahwa LKPJ Bupati tahun 2018 adalah LKPJ Fiktif". Ungkap Mansur Maulana Ketua Komisariat HMI Komisariat STKIP Bima.



Kata Mansur, ada 2 poin inti dalam LKPJ tersebut diantaranya : 1. Tentang Kesehatan 2. Tentang kemiskinan.



Namun pada realitas di lapangan bahwa antara kesehatan dan kemiskinan yang ada di Kabupaten Bima masih di bawah standar kemakmuran rakyat. Bahkan sektor pertanian, sosial, kebudayaan, kesehatan, pendidikan dan lain masih jauh tertinggal. 



Apalagi degan kasus pengadaan bibit bawang merah, bibit jagung yang tidak layak, bibit kedelai yang busuk. Dan semuanya adalah lumbung terjadinya tindak pidana korupsi yang ada di kabupaten Bima.



Sektor pertanian, Dana yang dialokasikan sebesar Rp. 6. 037. 078. 000, tidak sesuai dengan realisasinya dilapangan. "Namu Hipotesa kami bahwa dinas terkait memiliki berapa penyimpangan, kasus Bantuan Traktor tidak jelas bahkan masih banyak yang lain juga". Katanya.


"Disisi lain kita juga melihat Pada VISI yang RAMAH yaitu Religius, banyak masalah yang terjadi di tingkat Tempat Pendidikan Qu'ran (TPQ/TPA) dari data yang kami terima bahwa banyak TPQ yang belum mendapatkan bantuan dari sektor yang terkait". Jelasnya.



Data tersebut dari sebuah kegiatan yang Bertema " Gerakan Magrib Mengaji" yaitu sebuah gerakan distribusi Al-quran dan Iqro ke TPQ/TPA yang ada di kabupaten Bima. Maka dari itu semua anggota aktivis HMI Komisariat STKIP Bima melakukan evaluasi bahwa apa yang di sampaikan oleh Bupati dalam LKPJ tahun 2108 adalah LKPJ Kinkong alias abal-abal.



"Untuk itu pihak Legislatif kami percaya dan meyakini bahwa DPRD Kabupaten Bima adalah Representasi Rakyat, dan didalamnya terdapat orang-orang cerdas secara politik, sosial, akademik. Maka dari itu harapan saya adalah DPRD Kabupaten Bima harus dapat membedakan mana baik dan buruk". Tutupnya.(Ucok)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.