Header Ads

NTB Satu Data, Langkah Menuju Birokrasi Bersih dan Melayani



Mataram, Media NTB - Mewujudkan birokrasi bersih dan melayani diperlukan keterbukaan informasi. Pemerintahan yang terbuka akan mendorong terwujudnya partisipasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketersediaan data- data pembangunan yang valid, lengkap dan akurat serta terintegrasi. Menjadi salah satu instrument penting dalam mencapai sebuah pemerintahan yang terbuka dan informatif.



Berangkat dari hal tersebut, pemerintah provinsi NTB terus berupaya optimal dalam meningkatkan kualitas sumber data yang dihasilkan. Melalui NTB satu data, sebagai gerbang data induk yang dihimpun dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi NTB, diharapkan mampu menyajikan data dan informasi yang dibutuhkan masyarakat tentang pembangunan di NTB secara digital. Dimana data yang dihasilkan berkualitas dan dapat diakses dengan mudah, murah dan cepat.



Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang data statistik sektoral, Selasa (18/06/19) di Mataram. Plt Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, menekankan pentingnya menyajikan data yang lengkap dan akurat. Sehingga dalam merancang program unggulan berbasis data oleh pemerintah daerah, data yang dihasilkan bisa lebih valid. ‘’Data- data terkait urusan kebijakan, data terkait dengan tugas dan fungsi yang ada di masing- masing perangkat daerah harus sudah siap. Jadi ketika pemda mengambil kebijakan itu datanya valid. Bagaimana kita bisa merancang program unggulan jika tidak berbasis data. Contohnya membangun jalan mantap, berapa ruas jalan dan sebagainya itu butuh data yang valid,’’ katanya.



Hal senada disampaikan Kepala Bidang IPDS (Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik) BPS Provinsi NTB, Anang Zakaria, S.Si mengungkapkan bahwa data statistik sektoral yang valid, dihasilkan dari proses analisis yang cermat didukung data survey yang memadai. Untuk itu, pihaknya selaku instansi pembina, siap membantu perangkat daerah untuk mengkonsolidasikan terwujudnya validitas data sektoral tersebut.



NTB satu data ini dikelola bidang statistik pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB. Dimana NTB satu data ini adalah perbaikan tata kelola Data Pemerintah yang diselenggarakan melalui prinsip satu standar data, satu metadata, keterbukaan dan aksesibilitas data sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Hal ini sejalan dengan misi kedua gubernur dan wakil gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah dan Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah yakni birokrasi bersih dan melayani. Masuk dalam 52 indikator kinerja Pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi NTB tahun 2019-2023.



Dalam berbagai kesempatan, gubernur juga kerap menyinggung bagaimana bekerja harus mengacu data yang valid dan lengkap. Sehingga dalam merencanakan proses pembangunan, arah kebijakan yang dihasilkan bisa tepat sasaran dan fokus. Ketersediaan data ini juga menjadi poin penting sebagai perwujudan dari visi NTB gemilang.



NTB satu data menyajikan data sektoral yang dibutuhkan apabila statistik dasar belum mampu menjawab masalah pembangunan daerah. Cakupan NTB satu data yakni data statistik, data geospasial, dan data sektoral. Data tersebut bisa didapatkan masyarakat hanya dengan mengakses portal NTB satu data yakni data.ntb.prov.go.id.



Kepala Bidang Statistik Agung Pramuja juga menekankan bahwa data merupakan sumber awal dari sebuah perencanaan. Sehingga jika data yang disuguhkan tidak akurat dan valid, maka secara otomatis perencanaannya juga akan menjadi keliru. ‘’Kalau melihat gambaran data selama ini, harapan kami kedepannya kita sebagai penyedia data bisa lebih mendalami lagi. Sehingga apa yang menjadi skala prioritas dari gubernur yang dapat dimungkinkan untuk dijual melalui website tersebut. Saya juga harap data yang kita suguhkan lebih berkembang,’’. Katanya.



Jumlah data sektoral yang masuk dalam portal NTB satu data hingga 17 Juni 2019 berdasarkan jenis data mencapai 1422, terdiri dari data sosial 850 data, ekonomi 350 dan data Sumber Daya Alam serta infrastruktur sebanyak 222 data.(NM)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.