Header Ads

Diskriminasi Bangun NTB, Gubernur Didesak Mundur


Bima, Media NTB - Keseriusan Gubernur NTB, Dr. H. Dzulkifliemansyah SE dalam membangun NTB hanya isapan jempol belaka. Sejak dilantik sebagai Gubernur NTB bersama Wagub, Rohmi sampai saat ini terkesan diskriminasi membangun NTB, terutama di wilayah Kabupaten Bima. 



Sejumlah jalan dan jembatan milik Pemerintah Provinsi NTB di wilayah Kabupaten Bima tidak diperhatikan. Seperti jembatan Simpasai Kecamatan Monta, dua Jembatan di Kecamatan Sanggar, Jembatan Kananta Kecamatan Soromandi dan Jalan lintas Tawali-Sape.



"Jembatan dan jalan ini tidak ada niat untuk diperbaiki. Bahkan kabarnya tidak diakomodir dalam APBD 2019. Padahal jalan dan jembatan ini rusak sejak lama,". Ungkap Muliyadin Ketua Umum Perhimpunan Pesisir Nusantara, kepada Media ini. Kamis (11/07/19).



Bahkan desakan perbaikan jalan dan jembatan tersebut, lanjut Mulyadin seringkali disampaikan oleh mahasiswa dan masyarakat. Baik tertulis maupun menggelar aksi demonstrasi. 



"Tapi aspirasi ini justru tak digubris. Malahan hanya dijanjikan terus katakanlah bendungan yang ada di Sape". Jelasnya



Parahnya lagi, Mantan Ketua Umum HMI cabang Bima ini menilai kerusakan jalan dan jembatan justru yang disalahkan adalah Pemerintah Daerah (Bupati dan Wakil Bupati). Padahal perbaikan sarana dan prasarana tersebut merupakan wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Provinsi NTB.  



"Saya pikir inilah bentuk ketidakseriusan Gubernur membangun Kabupaten Bima. Justru Melempar tanggungjawab ke Bupati Bima,". Terangnya.



Jika tidak ada niat atau tidak mampu membangun NTB secara merata dan berkeadilan, Mulyadin menyarankan agar Gubernur untuk mengundurkan diri. Ketimbang memberikan harapan yang tidak pasti terhadap masyarakat.



"Bahkan selama kepemimpinan yang mau berjalan 1 tahun ini belum ada yang nampak dalam pembangunan di Kabupaten Bima,". Ucapnya.



Mulyadin menambahkan, jika dibandingkan dengan masa kepemimpinan TGH. Dr. H. Zainul Majdi MA atau TGB jauh berbeda. Salahsatunya perbaikan dan pengaspalan di jalan lingkar utara Soromandi Kabupaten Bima. Belum lagi pembangunan lainnya.



"Saat TGB pembangunan hampir merata antara Pulau Sumbawa dan Lombok. Tapi kepemimpinan Gubernur saat ini sangat jauh berbeda. Wilayah Kabupaten Bima dianaktirikan,". Tutupnya.(Ucok)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.