Header Ads

Tinjau Ulang Penanganan Extremist Violence, Komnas Perempuan RI Undang Rangga Babuju


Jakarta, Media NTB - Dari perjalanan 20 tahun menjalankan peran dan fungsinya sebagai mekanisme Nasional HAM, dengan mandat khusus penghapusan kekerasan terhadap perempuan, Komnas Perempuan menemukan sejumlah persoalan yang muncul paska konflik akibat penyelesaian konflik yang tidak tuntas dan menyeluruh, meski sejumlah kebijakan telah dikeluarkan Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk menyikapinya. Termasuk dalam hal ini, sejumlah Perjanjian Damai yang telah disepakati untuk menyelesaikan konflik berkekerasan dalam skala besar, seperti konflik bersenjata di Aceh dan konflik sosial di Kalimantan, Poso, Bima, Dompu, Lombok Timur dan Maluku. 




Gerakan dan peran Komunitas Babuju dalam mengedukasi masyarakat terpapar Konflik menjadi menarik bagi Komnas Perempuan untuk diundang dalam Workshop Nasional ini yang berlangsung di Swiss Belresidance Hotel Kalibata, Jakarta Senin dan Selasa ini (8 - 9 Juli).




"Iya, kami mengundang Rangga Babuju sebagai salah seorang Presentator dalam Workshop Nasional kali ini karena dari banyak laporan dan media yang kami baca dan dapatkan, ia mampu melakukan penetrasi Konflik dengan Komunikasi Sosial yang ia terapkan" Ungkap, Salah seorang Komisioner Komnas Perempuan RI, Arimbi Heroeputri.




Rangga Babuju yang bernama asli Julhaidin yang dihubungi oleh Media ini disela kegiatannya malam tadi, menyatakan bahwa hasil Pemantauan Komnas Perempuan bersama mitranya di sejumlah wilayah konflik dan paska konflik juga memperlihatkan, kerentanan yang dialami perempuan pada saat konflik tidak serta merta berkurang ketika konflik dianggap telah selesai. 




"Di Bima pada umumnya, perempuan rentan mengalami kekerasan (terutama kekerasan seksual) dan pemiskinan pada masa konflik masih terus berlangsung, bahkan ditambah dengan kerentanan baru dalam bentuk pembatasan ruang gerak, kriminalisasi dan bentuk- bentuk diskriminasi. Itu yang saya dapati dari berbagai diskusi dan pendampingan penyintas dan warga terpapar konflik selama ini di Bima" Ungkapnya. 




Masih menurut Rangga, bahwa Isu dan kebutuhan perempuan termasuk peningkatan daya resiliensi, tidak masuk dalam agenda perdamaian dan skala prioritas pembangunan paska konflik diberbagai daerah termasuk Bima.

Sepanjang tahun 2016 hingga kini, Komnas Perempuan bersama mitranya mengembangkan empat tahapan kegiatan Tinjau Ulang antara lain; Penyusunan Instrumen/Kerangka Pemikiran dan Analisis, Kajian Kebijakan, Kunjungan Lapangan berbasis Wilayah dan Tema. Dan yang terakhir, Penyusunan Peta Jalan Baru Pemenuhan Hak Perempuan Penyintas Kekerasan di Wilayah Paska Konflik.


Disamping Rangga Babuju, Komnas Perempuan juga mengundang Focal Point (FP) diberbagai wilayah di Indonesia. "Dari Bima, kami Undang Salvina Juliyani, sementara Dompu, ada Nur Syamsiah dan  Sandhy Yusuf dari Lensa Dompu sebagai Mitra Lokal Komnas Perempuan" Jelas Azriana, Ketua Komnas Perempuan RI.(M)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.