Walikota Hadiri Pertemuan Re-Akreditasi Puskesmas Mpunda
Bima,
Media NTB - Walikota Bima H Muhammad Lutfi, SE
menghadiri pertemuan Re-Akreditasi Puskesmas Mpunda dengan Tim Independen
Akreditasi Fasilitasi kesehatan tingkat Pertama (FKPT) di Aula Kantor Walikota
Bima, Senin 29 Juli 2019. Rapat dihadiri oleh Staf Ahli Walikota Bima Bidang
Kesra, Kemasyarakatan dan SDM Drs. H. M. Farid, Kepala Dinas Kesehatan Drs. H.
Azhari, M.Si, Kepala Dinas Sosial, Drs. H. Muhiddin, dan Kepala Puskesmas
se-Kota Bima. Adapun tim surveyor dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia
yang terdiri dari Hj. Janita SKM Mkes sebagai Ketua, Dr. Nyoman Sri Trisnawati
Mkes, Dr. Isriati MM.
Dalam laporan yang
disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima menyampaikan Drs. H. Azhari
M.Si menyampaikan keterkaitan Re - Akreditasi Puskesmas Mpunda akan dimulai
pada tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus 2019.
“Tahun ini ada beberapa
pusat layanan kesehatan di Kota Bima yang akan di Re-akreditasi, Puskesmas
Asakota dan Puskesmas Kumbe dan yang terakhir Puskesmas Mpunda. Ada pula
akreditas Rumah Sakit Bima pada bulan lalu yang berhasil mendapatkan bintang
dua”, ujar Kepala Dikes.
Ucapan Terima kasih juga
disampaikan Drs. Azhari kepada Pemerintah Kota Bima yang telah memberikan
dukungan untuk penyusunan masterplan pembangunan sistem kesehatan daerah. Pada
Tahun ini Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Kesehatan Kota Bima sedang merehab
dua puskesmas yaitu puskesmas Paruga dan Rasanae Timur. Lebih lanjut diharapkannya dukungan dan
dorongan dari pemerintah dan tim akreditasi agar semua Puskesmas yang ada bisa
terakreditasi sehingga ini akan berpengaruh pula pada perbaikan pelayanan
sesuai project yang ada. Khusus untuk Puskesmas Mpunda di tahun 2020
mendapatkan anggaran sebesar 12 Miliar. Tahun ini juga Dikes sedang
mempersiapkan 16 inovasi dengan Motto OG OI (One Grup One Inovation).
Dalam arahannya Walikota
Bima menyampaikan bahwa saat ini kota bima berhasil mendapatkan predikat UHC
dari BPJS Kesehatan. Ini berarti bahwa secara tidak langsung perbaikan layanan
kesehatan di Kota Bima sudah berjalan baik. Tahun 2019 ini, porsi dana
kesehatan dalam APBD Kota Bima sebanyak 10,6 %. Hal ini bertujuan untuk
menunjang mutu dan pelayanan yang lebih baik dengan membuat sistem kesehatan
daerah yang efektif dan efisien.
“Kita Ingin membangun Kota
Bima menjadi salah satu Kota di Pulau Sumbawa dapat dipercaya sebagai kota
rujukan pelayan kesehatan. Selanjutnya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat
kesehatan yang berkualitas maka puskesmas merupakan salah satu fasilitas
kesehatan tingkat pertama (FKTP) wajib terakreditasi”, ungkap Walikota.
Diharapkannya, dengan adanya
pelayanan kesehatan di Puskesmas yang berkualitas memegang peranan penting
dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah sebagai
pelayan publik yang merupakan salah satu pilar dalam memenuhi tuntutan
reformasi birokrasi dan perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan
manajemen resiko dilaksanakan secara berkesinambungan di Puskesmas sehingga
akan dapat terwujudnya indikator kecamatan sehat se-Kota Bima.
Di akhir sambutannya
Walikota menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim surveyor mudah-mudahan
bisa memberikan rekomendasi segala kekurangannya agar menjadi bahan evaluasi ke
depannya.
“Semoga ini menjadi motivasi
untuk perbaikan ke depannya, khususnya pelayanan di Bidang kesehatan”, tutup
Walikota.(NM)
Post a Comment