Penanganan Stunting Perlu Kerjasama Lintas Sektoral

Bima, Media NTB - Kondisi gagal tumbuh pada anak yang dikenal dengan istilah "stunting" merupakan satu situasi  dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Karena itu, penanganannya memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral para pemangku kepentingan.

             

Untuk mendorong percepatan penanganan penyakit tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Bima bekerjasama dengan Bappeda dan perangkat daerah terkait lainnya menggelar Pertemuan Koordinasi Penguatan Intervensi Gizi Tingkat Kabupaten Bima Rabu (18/9) di Aula SMAN 2 Kota Bima.

             

Pada pertemuan yang diikuti para perwakilan Puskesmas dari 18 Kecamatan dan perangkat daerah terkait tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bima dr.H.Ganis Kristanto dalam sambutannya mengatakan pentingnya perubahan perilaku masyarakat dalam penanganan stunting.

             

"Stunting dapat diatasi dengan mengubah perilaku masyarakat dan semua tenaga kesehatan yang ada mampu berperan sebagai penyuluh  yang  mampu memberikan pemahaman dengan baik kepada masyarakat". Jelasnya.

          

Pada pertemuan tersebut Kepala Seksi Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bima Tita Masitha M.Si   dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kabupaten Bima termasuk dalam 160 Kabupaten prioritas penanganan stunting oleh Bappenas 2019.

                

"Stunting sangat bisa diatasi apabila kita benar-benar dapat menjaga perkembangan kesehatan anak selama 1.000 hari pertama mulai dari masa hamil sampai usia anak 2 tahun".

             

Kepala Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc menekankan pentingnya kerjasama lintas sektoral dalam penanganan stunting.

            

Bagaimanapun kerja keras jajaran Dinas Kesehatan jika tidak ditopang oleh perangkat daerah terkait, maka tidak akan mampu mengurangi stunting. Sebab jika ditilik, prosentase cakupan tugas Dikes hanya 30 %, selanjutnya 70% merupakan tugas yang harus dilaksanakan secara bersama oleh perangkat daerah lainnya". Jelas Raani.

                

Narasumber lainnya M.Johansah dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat memaparkan tentang analisis dan pemanfaatan data E-PPGBM.

             

e-PPGBM  (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat)  diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk mencatat data sasaran individu dan penimbangan atau pengukurannya yang dapat memberikan umpan balik langsung status gizi sasaran.    

             

"Para petugas kesehatan diharapkan  agarselalu melakukan pemutakhiran (update) surveilans gizi. Dari data yang ada, per tanggal 28 Agustus 2019, terdapat 5.012 orang stunting di kabupaten Bima". Jelasnya.(NM)