Setelah Anggota DPRD, Kini Pemuda Sila Sorot PD. Wawo Tak Hasilkan PAD

Bima, Media NTB - Pengeloaan Perusahaan Daerah Wawo (PD. Wawo) menuai polemik lantaran tidak menghasilkan pendapatan bagi daerah. Padahal penyertaan modal yang diberikan sangat banyak. Nominalnya sampai ratusan juta rupiah setiap tahun.

Setelah dikritik anggota DRPD Kabupaten Bima, Edy Muklis S.Sos. Kini giliaran pemuda Sila bernama Ikraman SE, yang menyorot. Pengurus DPD II KNPI Kabupaten Bima ini melihat adanya PD. Wawo menjadi beban bagi Pemerintah.

“Perusahaan daerah tidak menghasilkan apa-apa. Justru yang saya lihat menjadi beban daerah dan menguras APBD,” katanya, Jum’at (11/10/2019).

Diakuinya dibentuknya sebuah perusahaan daerah, minimal bisa memberikan kontribusi balik bagi daerah. Sebab modal yang diberikan (penyertaan modal) bersumber dari APBD.

“Penyertaan modal yang diberikan diperuntukkan untuk apa saja. Kok tidak bisa menghasilkan atau memberikan kontribusi apapun,”  tegasnya.

Lantaran tidak ada kontribusi, Ikraman mempertanyakan pengelolaan penyertaan modal yang diberikan setiap tahun. Ia menyarankan agar penyertaan modal itu dialihkan untuk pemberdayaan pemuda.

“Dialihkan untuk pemberdayaan pemuda jauh lebih tepat karena akan bermunculan Pengusaha atau wirausaha muda baru,” bebernya.

Tidak hanya itu, Ia juga menilai persoalan harga garam yang hingga kini terjun bebas, terjadi karena tidak berfungsinya PD. Wawo. Seharusnya PD. Wawo mencari pasar sendiri atau pihak dari luar daerah untuk menjual garam.

“Tapi pasarnya hanya wilayah Desa, ASN dan anggota Dewan,” katanya.

Tidak hanya itu, Ikraman juga mempertanyakan hasil atau omset penjualan garam setiap bulan kepada Pemerintah desa, ASN dan anggota DPRD tersebut. Mengingat penyertaan modal terus diberikan.

“Disamping anggaran penyertaan modal. PD. Wawo juga menghasilkan omset dari penjualan garam. Jadi kemanakah anggaran ini" ?. Tanyanya.

Untuk itu ia berharap Pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja PD. Wawo. Ikraman juga sepedapat dengan Edy Mukhlis, yang meminta agar Manajemen PD. Wawo segera dirombak serta Perdanya direvisi.

“PD Wawo harus dievaluasi. Jangan sampai jadi beban daerah,”. Tutupnya.(Ucok)