Header Ads

Pastikan Distribusi Pupuk Lancar, HMS Minta Pemkab Bima Tingkatkan Pengawasan


Bima, Media NTB - Anggota DPR RI, Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa), H. Muhammad Syafrudin ST, MM meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima agar meningkatkan pengawasan distribusi pupuk subsidi.



Sebab anggota DPR RI yang akrab disapa HMS ini menilai, kekisruhan distribusi pupuk subsidi yang terjadi di sejumlah wilyah di Kabupaten Bima ditenggarai karena lemahnya pengawasan saat pendistribusian.



“Saat pendistribusian pupuk, pengawasan harus ditingkatkan,” katanya, Sabtu (11/1/20).



Tidak hanya itu, Ia juga meminta Pemkab merespon cepat kebutuhan, yakni dengan secepatnya menyusun dan mengusulkan Rencana Kebutuhan Definitif Kelompok (RDKK).



“Segera selesaikan RDKK sehingga outputnya akan menjadi data akurat yang bisa dijadikan pegangan untuk pendistribusian pupuk subdidi kedepan,” katanya.



Ia mengaku, RDKK tersebut akan menjadi acuan bagi distributor menyalurkan pupuk subsidi. Apabila koutanya dirasa berkurang atau tidak mencukupi, Ia bersedia melakukan komunikasi dengan Direktur PT Pupuk dan Menteri Pertanian agar ditambahkan alokasinya untuk NTB lebih khusus pulau Sumbawa. 



“Jika terjadi kekurangan pupuk di tingkat desa, maka Kecamatan melakukan realokasi. Begitupun di tingkat Kabupaten hingga Provinsi,” kata Politisi PAN ini.



Terkait proses pendistribusian pupuk subsidi dari distributor ke pengecer hingga petani, HMS menyarankan agar Pemkab Bima mencontoh beberapa Kabupaten di NTB yakni dengan menerbitkan kartu tani yang didalamnya iclude luas lahan yang dimiliki.



“Kartu ini akan menjadi rujukan kebutuhan pupuk subsidi. Saya sarankan agar kartu ini juga dipakai di Bima,” katanya.



Sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya mengklaim stok pupuk susbsidi dan non subsidi masih banyak. Ia membantah jika pupuk dianggap langka.



“Pupuk tidak langka, stok pupuk ada 1.148 ton dan siap disalurkan. Penyaluran akan diutamakan Kecamatan yang dinilai bermasalah,” akunya.



Hanya saja selama ini rakyat terbiasa dengan pupuk bersubsidi dengan harga yang murah. Pupuk tersebut ada di masing-masing distributor. Ia menjelaskan, kalau pun bulan ini masih kekurangan bisa direlokasi ke bulan berikutnya.



“Distributor tidak hanya berbicara Hak, tetapi Kewajiban dan tanggung jawab harus diperhatikan,”. Tutupnya (Ucok).

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.