Header Ads

JPS Gemilang, Validitas Data Ada di Pemdes


Mataram, Media NTB - Masyarakat penerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang harus benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang dobel menerima bantuan dari pemerintah. Sehingga mengabaikan masyarakat yang belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Karena itu, Pemerintah NTB meminta kepada seluruh pemerintah desa se-NTB untuk memperkuat validasi dan menverifikasi data penerima bantuan.



Baik itu bantuan untuk kelompok masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Begitu pun dengan kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19 yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sehingga proses penyaluran sembako melalui JPS Gemilang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama pandemi Covid-19. 



Di tingkat desa, kata gubernur yang akrab disapa Dr. Zul, harus betul-betul dapat menverifikasi data penerima bantuan agar bantuan dirasakan bersama manfaatnya. Upaya tersebut untuk menghindari adanya duplikat masyarakat penerima bantuan sembako. Artinya desa juga harus mampu memetakan siapa yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, dapat diverifikasi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi begitu pun seterusnya sampai dialokasikan dari dana desa.



“Tentu harapan masyarakat sekarang terhadap bantuan pemerintah begitu tinggi. Dengan demikian, Jangan sampai ada masyarakat yang menerima bantuan dobel disebabkan validasi data kurang tepat. Oleh karena itu, saya minta kepada pemerintah desa selalu terbuka tentang validasi data masyarakat penerima bantuan,” ungkap Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah pada acara Jumpa Bang Zul dan Ummi Rohmi yang disiarkan langsung oleh RRI Mataram, Kamis (16/04).



Senada dengan itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menilai bahwa ujung tombak pendataan masyarakat penerima bantuan ada di tingkat desa. Mengingat validasi data selama ini dinilai masih harus lebih disempurnakan. 



Oleh karena itu, Ummi Rohmi berharap kepada seluruh elemen pemerintah desa untuk melakukan validasi dan verifikasi data masyarakat penerima bansos dengan cara berembuk untuk mengetahui masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah. 



"Siapa masyarakat yang layak mendapatkan bantuan dari pemerintah atau tidak, itu yang perlu diperhatikan. Saya juga mengingatkan jangan sampai bantuan dari pemerintah di salah gunakan oleh pihak tertentu," harap Wagub NTB.



Seperti diketahui bersama, Pemerintah NTB telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 80 Miliyar untuk bantuan sembako JPS Gemilang kepada 105.000 KK di NTB. Terdiri dari 73.000 KK masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang tidak mendapatkan bantuan JPS Pusat. Terdiri dari 40.876 KK masyarakat sangat miskin, 16.314 KK masyarakat miskin dan 15.900 KK masyarakat hampir miskin.



Kemudian 32.000 KK merupakan kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19. Terdiri dari 2.988 tenaga kesehatan, 1.355 KK pekerja transportasi, 5.708 KK IKM, 4.812 KK pekerja formal dan informal pariwisata, 2.612 KK buruh migran, 2.618 KK PDP dan ODP, 2.091 KK peternak, 3.097 KK PKL atau pedagang asongan, 939 KK nelayan dan lain-lain 7.000 KK.



Bantuan paket sembako JPS Gemilang yang diberikan Pemprov senilai Rp250 ribu per KK. Satu paket sembako JPS Gemilang berisi beras 10 Kg, minyak goreng 1 liter, telur, ikan kering, susu kedelai/serbat jahe, masker non medis 3 buah, sabun lokal antiseptik, teh kelor satu pack dan minyak kayu putih.(Mus)

Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.