Pemerintah Kabupaten/kota di NTB Siap Mendukung JPS Gemilang

Mataram, Media NTB - Mempersiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat pandemic Covid19, pemerintah provinsi NTB menggelar koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ kota se NTB. Hal ini memastikan akurasi data penerima bantuan, yakni masyarakat miskin di setiap daerah. dan menekankan efektifitas program agar tidak tumpang tindih antara pusat, pemerintah propinsi dan kabupaten/ kota. Penyaluran jarring pengaman social ini akan mulai dilakukan 15 April depan.

“Kita harus verifikasi data dulu berapa jumlah masyarakat miskin kita. Misalnya ada penambahan data penerima program PKH (Program Keluarga Harapan) dan memastikan tidak ada duplikasi program bantuan baik dari pusat, propinsi dan kabupaten/ kota agar tidak tumpang tindih, untuk memastikan mana saja program pusat yang tidak tercover (tersedia), supaya bisa dijalankan oleh masing masing kabupaten/ kota”, ujar Gubernur NTB, Dr Zulkiefimansyah dalam rapat koordinasi di ruang kerja Gubernur, Selasa (07/04).

Melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Prov. NTB, Ir. Ridwan Syah, M.Sc.,M.M.,M.Tp, Gubernur menjelaskan ada enam program pusat yang siap digelontorkan selama tiga bulan ke depan. Yakni Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, kartu Prakerja, listrik gratis, insentif penghasilan dan dukungan logistic. Pemerintah propinsi sendiri akan melengkapi bantuan bagi masyarakat tersebut dengan intervensi paket sembako, masker dan suplemen, insentif penghasilan sebesar 200 ribu per kepala keluarga miskin, stimulus untuk pemberdayaan UKM dan IKM dan insentif lainnya yang merupakan kewenangan kabupaten/ kota. Seperti misalnya, keringanan pajak bagi pengelola hotel dan restoran atau usaha lain yang terdampak.

Total penerima Jaring Pengaman Sosial yang disiapkan Pemprov NTB ini sejumlah 105.000 KK, yang terdiri dari 73.000 KK miskin, dan hampir miskin yang tidak mendapatakan bantuan JPS Pusat (PKH dan Bantuan Sembako) dan 32.000 KK kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak. 

Sedangkan anggaran JPS Gemilang yang disiapkan selama 3 bulan, sementara dialokasikan sebesar Rp. 80 Miliar yang bersumber dari dana Belanja Tak Terduga (BTT), realokasi belanja, serta anggaran program-program lain yang dijadwal ulang. Dengan pembiayaan dan distribusi bantuan JPS yang disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Dalam video conference yanh diikuti seluruh Bupati dan Walikota serta Kapolda, Danrem dan Kajati NTB, Gubernur juga menyarankan daerah untuk bekerja sama dengan pihak lain seperti Baznas dalam penyaluran bantuan bagi masyarakat. Hal ini seperti dilakukan kabupaten Lombok Utara yang menggandeng Baznas, untuk pembiayaan beberapa bantuan dan dinas-dinas terkait, seperti dinas pendidikan untuk pengadaan buku paket bagi siswa yang belajar di rumah serta modul pengajaran virtual. Kabupaten Lombok Timur juga sudah mulai merasakan dampak ekonomi akibat pasar yang mulai sepi, sehingga pemerintah daerah meminta UKM yang memiliki kredit diberikan penangguhan pembayaran cicilan. Pemkab Lotim juga menyiapkan bantuan 500 ribu per pedagang dan membebaskan retribusi pasar.

Kabupaten Lombok Barat dan kota Mataram yang terdampak mulai dari ekonomi akibat sepinya kunjungan hotel dan lesunya usaha kecil menengah, dampak social akibat karyawan yang dirumahkan maupun pemutusan hubungan kerja diberikan bantuan bersama dengan pengusaha terkait. Di Lobar, jumlah karyawan yang di PHK mencapai 1100 orang. Begitupula dengan kabupaten Lombok Tengah, yang sudah menyiapkan bantuan tidak saja bagi masyarakat miskin tapi juga bagi pekerja yang di PHK dan tenaga kerja Indonesia yang pulang menganggur tanpa pekerjaan. Selain bantuan paket Sembako, Pemkab Loteng juga rutin menggelar operasi pasar bagi masyarakat.

Demikian pula dengan kabupaten Sumbawa, kota Bima, kabupaten Bima dan Dompu telah menyiapkan beberapa skema bantuan bagi masyarakat miskin dan insentif bagi pelaku usaha serta kebijakan social ekonomi lainnya, dalam menyikapi dampak pandemic Covid19. Hanya kabupaten Sumbawa Barat yang mengaku dampak social ekonomi belum begitu terasa. Dikatakan Bupati KSB, pasar masih tetap buka dan petani masih tetap bekerja, karena saat ini sedang musim panen. Namun pemkab KSB tetap mengingatkan dan menerapkan tata cara social distancing, dan melakukan intervensi ekonomi untuk kebutuhan minimal warga masyarakat miskin disana. 

Sementara Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalilah menegaskan, agar daerah tetap melaksanakan seluruh prosedur pencegahan dan penanganan Covid19 dalam situasi apapun. Wagub mengingatkan, kondisi memburuk dapat saja terjadi jika Bupati dan Walikota abai dalam menegakkan protokol penjarakan fisik, kebersihan individu sampai dengan protokol penanganan orang dalam pemantauan,  pasien dalam pengawasan sampai dengan penelusuran kontak positif Covid19, agar tidak menimbulkan masalah penyebaran dan jatuhnya banyak korban seperti di negara lain.

Wagub Umi Rohmi juga menginginkan pengawasan Orang Dalam Pemantauan mulai berbasis desa sehingga dalam penanganan, Puskesmas akan diperkuat dalam hal peralatan seperti APD sampai Rapid Test untuk deteksi lebih awal sebelum rumah sakit rujukan Covid19.

"Kita berhadapan dengan virus yang tidak terlihat. Kita juga tahu bagaimana kecepatan virus ini menyebar. Jadi jangan lantas abai ketika di beberapa tempat di daerah, aktifitas ekonomi  masih berjalan", tegas Ummi Rohmi.(Mus)